Latest Entries »

 

 
Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Hak Asasi Manusia (HAM) seiring dengan pendiriannya pada tahun 1945, maka HAM muncul sebagai issue internasional yang selalu menjadi perhatian masyarakat dunia. Namun sayangnya, HAM yang semula lahir dimaksudkan untuk membebaskan umat manusia dari penjajahan dan perbudakan, belakangan justru menjadi senjata ampuh untuk menghidupkan kembali Imperialisme Modern.
 
Dengan dalih HAM, para Kapitalis mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di berbagai sektor ekonomi, tanpa peduli kerugian pihak lain. Dengan dalih HAM pula, negara-negara Kapitalis bersekutu memporak-porandakan berbagai negara yang tidak mereka sukai, secara politik mau pun ekonomi. Bahkan kini, dengan dalih HAM juga, berbagai perilaku anti agama ditumbuh-suburkan  tanpa peduli batasan ajaran agama.

 
Di Indonesia, HAM menjadi senjata penting bagi kaum Liberal dalam mengusung seluruh programnya. Dengan dalih HAM, kaum Liberal selalu memperjuangankan “penghalalan yang haram” dan “pembelaan yang bathil”, seperti legalisasi miras dan ganja, bahkan narkoba, begitu juga positivisasi perjudian dan pelacuran, bahkan formalisasi perkawinan sejenis. Dengan dalih HAM pula, kaum Liberal selalu memperjuangankan “pengharaman yang halal” dan “penolakan yang haq”, seperti penolakan terhadap Undang-Undang Penodaan Agama dan Undang-Undang Pornografi, bahkan penolakan terhadap semua Undang-Undang dan Perda-Perda yang bernuansakan Syariat Islam.
 
Karena itulah, pembahasan tentang HAM dalam Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting, agar HAM tidak dijadikan senjata untuk merontokkan pilar-pilar bangsa dan negara Indonesia.
 
HAM MENURUT BARAT
Barat mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir secara alami tanpa ada kaitan sama sekali dengan ajaran agama apa pun. HAM dalam pandangan Barat murni merupakan hasil pemikiran dan penetapan akal semata, terlepas sama sekali dari dogma agama.
 
Definisi tersebut melepaskan ikatan HAM dari doktrin ajaran agama, sehingga norma-norma agama sama sekali tidak menjadi ukuran penting dalam terminologi HAM. Dengan makna HAM seperti ini, maka HAM sering dihadap-hadapkan dengan agama, sehingga HAM sering dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan karena HAM sering digunakan untuk mengkerdilkan agama, akhirnya HAM dianggap sebagai musuh agama.
 
Berdasarkan definisi tersebut pula, maka setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan aneka hubungan sex yang diinginkannya, sebagaimana setiap manusia berhak untuk makan dan minum apa saja yang disukainya. Karenanya, menurut Barat bahwa perzinahan dan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) serta aneka penyimpangan sex lainnya, adalah merupakan HAM. Begitu pula mengkonsumsi makanan dan minuman haram, semuanya adalah HAM.
 
Selain itu, HAM dalam pandangan Barat tidak statis, tapi berubah-ubah tergantung penilaian akal yang dikuasai hawa nafsu terhadap situasi dan kondisi serta kepentingan, karena lepas dari doktrin agama sama sekali. Bisa jadi, sesuatu yang dianggap HAM pada saat ini, namun di kemudian hari tidak lagi dianggap sebagai HAM. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang tidak dianggap HAM pada saat ini, namun di kemudian hari bisa dianggap sebagai HAM.
 
Misalnya, saat ini mengkonsumsi khamar (miras) di Amerika Serikat dianggap sebagai HAM, bahkan menjadi gaya hidup modern. Padahal pada tahun 1919, pemerintah AS menganggap Miras bukan bagian HAM, bahkan AS menyatakan perang terhadap Miras dan melarangnya sama sekali. Saat itu pemerintah AS mengeluarkan Undang-Undang Anti Miras yang sosialisasinya menelan biaya US $ 60 ribu dan dana pelaksanaannya mencapai Rp.75 Milyar, sesuai dengan nilai mata uang di zaman itu. Dan menghabiskan 250 juta lembar kertas berbentuk selebaran. 
 
Selama 14 tahun pemberlakuan UU Anti Miras di AS, telah dihukum mati sebanyak  300 orang peminum miras dan dihukum penjara sebanyak 532.335 orang. Tapi ternyata, masyarakat AS justru makin hobby meminum miras, yang pada akhirnya memaksa pemerintah mencabut UU Anti Miras pada tahun 1933 M, dan membebaskan miras sama sekali.
 
Nah, bisa jadi saat ini mengkonsumsi Narkoba dianggap musuh besar HAM di berbagai belahan dunia, namun di kemudian hari justru Narkoba dianggap sebagai HAM, bahkan gaya hidup masa depan, sebagaimana Kasus Miras. Gejala itu sudah mulai ada, misalnya sejak beberapa tahun lalu di Indonesia ada usulan dari Lingkar Ganja Nusantara kepada Badan Narkotik Nasional dan pemerintah serta DPR RI agar melegalisasi ganja.
 
Itulah sebabnya, HAM dalam pandangan Barat tidak memiliki kaidah dan batasan yang jelas, sehingga manakala definisi HAM mereka berbenturan dengan kepentingan mereka sendiri atau kemauan hawa nafsu mereka, maka mereka berlindung dibalik pengecualian-pengecualian atau ketentuan-ketentuan hukum khusus atau perubahan ketetapan Konvensi HAM.
 
HAM MENURUT ISLAM
Dalam Islam definisi HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah SWT, sehingga hak tersebut tidak akan pernah bertentangan dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.
 
Inti dari KAM adalah kewajiban manusia beribadah kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam QS.51.Adz-Dzaariyaat : 56 yang terjemahnya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” Dengan KAM segenap umat Islam wajib tunduk, patuh dan taat menjalankan semua perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, serta wajib pula meninggalkan segala larangan Allah SWT dan Rasul-Nya, semata-mata hanya untuk mencari ridho-Nya.
 
Dengan demikian, HAM tidak berdiri sendiri, tapi selalu diikat dengan KAM. Jadi, definisi HAM terikat erat dengan doktrin ajaran agama Islam, sehingga norma-norma agama Islam menjadi tolok ukur paling utama dalam terminologi HAM.
 
Berdasarkan definisi ini, maka setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, namun harus dengan cara yang dibenarkan Syariat Islam, sebagaimana setiap manusia berhak untuk makan dan minum apa saja yang disukainya, namun tetap dalam batasan makanan dan minuman yang dihalalkan Syariat Islam.
 
Karenanya, dalam Islam ditegaskan bahwa perzinahan dan LGBT serta aneka penyimpangan sex lainnya, merupakan pelanggaran KAM, sehingga bukan merupakan HAM. Begitu pula mengkonsumsi makanan dan minuman haram, semuanya pelanggaran KAM, dan bukan merupakan HAM.
 
Selain itu, HAM dalam pandangan Islam statis, tidak berubah-ubah. Artinya, apa-apa yang diharamkan atau dihalalkan Syariat Islam akan tetap berlaku hingga Hari Akhir. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai HAM mau pun KAM oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka dari dulu hingga kini, bahkan sampai masa yang akan datang, akan tetap menjadi HAM dan KAM.
 
Dengan demikian, keharaman khamar (miras) yang mencakup segala jenis minuman atau makanan yang memabukkan. Dari bahan apa pun dibuatnya, apakah dari kurma, anggur atau buah lainnya, termasuk dari bahan kimia sekali pun. Dan apa pun bentuknya, apakah cair, gas, asap, jeli, bubuk, pil, serta bentuk lainnya. Dan bagaimana pun cara mengkonsumsinya, apakah diminum, dimakan, dikunyah, dioleskan, disedot, atau pun disuntikkan. Dan apa pun namanya, apakah Alkohol, Arak, Bir, Rum, Vodka, Cognac, dan sebagainya. Dan berapa pun kadar penggunaannya, banyak atau pun sedikit. Serta kapan dan dimana pun minumnya, apakah di musim panas mau pun dingin, atau apakah di negeri Arab mau pun di negeri China atau di negeri lainnya. Maka sejak dulu hingga sekarang, bahkan sampai yang akan datang, khamar adalah haram, dan bukan merupakan HAM, serta sampai kapan pun tidak akan pernah menjadi HAM.
 
Jadi jelas, bahwa HAM dalam pandangan Islam memiliki kaidah dan batasan yang jelas, sehingga tidak akan pernah berbenturan dengan KAM.
 
ISLAM vs DEKLARASI HAM PBB
 
Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 217 A (III) tentang Deklarasi Universal HAM. Secara umum resolusi tersebut cukup baik, karena didorong oleh semangat penegakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Namun karena dasar pemikiran resolusinya bersumber dari HAM Barat, maka sejumlah item yang diatur di dalamnya bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam.
 
Pasal 16 resolusi tersebut adalah “Pasal Kawin Bebas”, karena menjamin kebebasan bagi pria mau pun wanita yang sudah dewasa dengan hak yang sama untuk menikah tanpa batasan agama dan tanpa peran Wali Nikah. Padahal dalam pandangan umum Islam diharamkan “Kawin Beda Agama” dan “Kawin Tanpa Wali”.
 
Dan Pasal 18 resolusi tersebut adalah “Pasal Murtad”, karena menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk berganti agama apa pun, termasuk yang murtad dari Islam. Padahal dalam Islam setiap muslim diharamkan untuk keluar dari Islam, bahkan diancam Hukuman Mati.
 
Pasal 21 resolusi tersebut adalah “Pasal Demokrasi” karena mewajibkan setiap negara untuk menerapkan “Demokrasi” dengan memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada keinginan rakyat dan mewajibkan Pemilu di setiap negara. Padahal Islam bukan Demokrasi, dan Demokrasi bukan Islam.
 
Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 2200 A (XXI). Dalam Resolusi ini ada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menekankan kembali tentang “Pasal Kawin Bebas” dan “Pasal Murtad” serta “Pasal Demokrasi”, yaitu pada Pasal 1, 2, 23 dan 25. Sedang Pasal 6 kovenan ini masih mengakui dan membolehkan pemberlakuan Hukuman Mati, namun kemudian dibatalkan melalui Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik untuk penghapusan Hukuman Mati yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 44 / 128 tertanggal 15 Desember 1989. Padahal dalam Islam ada pemberlakuan Hukuman Mati dalam masalah Qishash mau pun Hudud, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan zani muhson serta murtad.
 
HAM ANAK dan WANITA
Majelis Umum PBB mengeluarkan sejumlah resolusi tentang Anak dan Wanita atas dasar semangat untuk memberi perlindungan terhadap anak dan wanita. Tentu ini merupakan suatu upaya terpuji yang harus didukung semua pihak. Namun sayang, lagi-lagi dasar pemikiran resolusinya bersumber dari HAM Barat, sehingga sering bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam.
 
Salah satu resolusi PBB terkait Anak adalah Konvensi Hak Anak yang ditetapkan Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 44 / 25 tertanggal 20 November 1989. Pasal 20 resolusi ini secara eksplisit mengakui eksitensi Kafalah dalam Hukum Islam. Dan Pasal 24 resolusi ini secara rinci menjamin perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi sex dan pornografi. Ini merupakan hal yang sangat bagus dari resolusi ini. Hanya saja, resolusi ini tidak memberi batasan jelas tentang definisi anak.
 
Pasal 1 resolusi ini menetapkan bahwa permulaan usia dewasa seseorang, baik pria mau pun wanita, adalah 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dasar penetapan usia dewasa dalam pasal ini  tidak jelas, dan semakin bias dengan pengecualian yang juga tidak memiliki indikator kedewasaan yang pasti. q
 
Dalam Islam dasar dan indikator kedewasaan sesorang sangat jelas dan pasti. Islam menetapkan bahwa kedewasaan bagi pria ditandai dengan salah satu dari dua perkara, yaitu “mimpi” yang menyebabkan junub pertama atau usia yang sudah genap 15 tahun qomariyyah. Sedang kedewasaan bagi wanita ditandai juga dengan salah satu dari dua perkara, yaitu “Haidh” yang pertama atau juga usia yang sudah genap 15 tahun qomariyyah. Penetapan ini sangat sederhana tapi jelas dan terang, sehingga mudah diidentifikasi oleh siapa pun.
 
Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 34 / 180 tanggal 18 Desember 1979 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan disebutkan antara lain : Pelarangan kawin dan hamil di bawah usia 18 tahun dan Pelarangan Khitan bagi anak perempuan. Padahal dalam Islam, soal usia perkawinan kembali kepada ketetapan Islam tentang usia dewasa sebagaimana tersebut di atas, sehingga siapa telah dewasa maka ia berhak untuk kawin dan hamil sesuai aturan Syariat Islam.
 
Ada pun soal Pelarangan Khitan Perempuan, PBB mengambil sampel “Khitan Fir’aun” yang marak di Benua Afrika, yaitu “Pemotongan Alat Kelamin Wanita”, lalu menggeneralisir bahwa semua bentuk khitan dilarang. Padahal “Khitan Islam” berbeda dengan “Khitan Fir’aun”. Dalam Khitan Islam cukup hanya menghilangkan selaput (jaldah / colum / praeputium) yang menutupi klitoris, bukan melukai atau memotong klitorisnya, apalagi memotong alat kelaminnya. Bahkan dalam Islam sudah dianggap cukup hanya dengan melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris).
 
Selain itu, dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ternyata juga ada soal perempuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 3 kovenan tersebut adalah “Pasal Kesetaraan Gender”, karena menjamin persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita dalam semua aspek kehidupan, termasuk waris. Selain itu, masih ada Deklarasi dan Program Aksi di Wina pada tanggal 25 Juni 1993 tentang Hak Anak dan Wanita yang secara rinci menetapkan soal “Kesetaraan Gender”. Padahal Islam tidak mengenal “Kesetaraan Gender”, tapi Islam memperkenalkan “Keserasian Gender”. Ada pun Hukum Waris dalam Islam sudah final.
 
AWASI DAN KOREKSI HAM PBB
Dengan fakta dan data tersebut di atas tentang kontroversialnya berbagai Resolusi HAM PBB, maka umat Islam di seluruh dunia berkewajiban untuk selalu melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap setiap Resolusi HAM PBB. Apalagi disana masih banyak sekali pasal-pasal dalam berbagai Resolusi HAM PBB yang mesti disorot, dikaji dan dikoreksi agar tidak dijadikan senjata untuk membombardir Syariat Islam.
 
Tanggung jawab negara-negara Islam, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan menjadi anggota PBB, tentu lebih besar lagi. Mereka mesti secara pro aktif mengikuti semua agenda sidang PBB, dan harus menyoroti secara cermat semua draf rencana keputusan PBB yang berpotensi menabrak ajaran agama Islam, serta wajib menolak segala keputusan PBB yang dipaksakan dan bertentangan dengan Syariat Islam. Jangan sebaliknya, negara-negara Islam di PBB hanya menjadi “skrup” untuk menguatkan visi misi PBB yang “sangat Barat”. Apalagi sampai ikut mengkampanyekan resolusi PBB yang bertentangan dengan ajaran Islam.
 
Misalnya, pada tahun 2006 di Indonesia terbit Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI No : HK. 00.07.1.31047 a tertanggal 20 April 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan, dengan alasan menyakitkan dan membahayakan serta merusak organ reproduksi perempuan, sekaligus memenuhi tuntutan WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia di PBB. SE tersebut disebar-luaskan ke semua RS dan Puskesmas, sehingga hampir semua RS menolak permintaan Khitan Anak Perempuan. Akibatnya, selama SE tersebut berlaku banyak anak perempuan umat Islam di Indonesia yang tidak dikhitan.
 
Lalu umat Islam Indonesia protes keras, karena Khitan dalam Islam bagi pria mau pun wanita adalah bagian dari Fithrah, sehingga merupakan Syiar Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pun pada tahun 2008 mengeluarkan Fatwa No. 9A tentang Khitan tertanggal 7 Mei 2008, sekaligus merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan Fatwa tersebut sebagai acuan dalam masalah Khitan Perempuan.
 
Akhirnya, pada tahun 2010 terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1636 / MENKES / PER / XI / 2010 tentang Sunat Perempuan yang mencabut SE Larangan Sunat Perempuan, sekaligus menerima rekomendasi MUI dengan menyetujui pelaksanaan Sunat Perempuan. Namun sayangnya Peraturan Menkes RI tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik secara meluas, sehingga sampai saat ini masih ada sejumlah RS yang menolak Khitan Anak Perempuan.
 
Selain negara-negara Islam yang harus pro aktif mengawasi berbagai resolusi PBB, maka umat Islam pun harus pro aktif juga mengawasinya. Apalagi secara perorangan atau organisasi pun diperkenankan untuk menyampaikan laporan ke PBB, baik usul dan saran mau pun kritik dan protes. Untuk itu ada sejumlah alamat yang bisa digunakan sesuai dengan bidang laporannya. Khusus masalah HAM bisa dialamatkan ke : Centre for Human Rights – United Nations Office of Geneva, 1211 Geneva 10, Switzerland.
 
HAM INDONESIA
Fakta sejarah membuktikan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas muka Bumi, lebih dulu ada dari pada Piagam PBB yang lahir tanggal 24 Oktober 1945. Artinya, Indonesia lebih dulu memiliki Deklarasi Universal HAM ketimbang PBB.
 
Namun demikian, aturan HAM secara rinci di Indonesia baru lahir pasca Reformasi 1998 melalui Amandemen UUD 1945 yang melahirkan Pasal 28 dan Pasal 28 huruf a s/d j tentang HAM. Lalu dilanjutkan dengan lahirnya UU No. 33 Th. 1999 tentang HAM yang sekaligus menjadi dasar pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disingkat Komnas HAM.
 
Penegakan HAM di Indonesia patut diapresiasi dan wajib kita dukung. Namun sayang sejuta sayang, pendefinisian HAM dalam UUD dan UU HAM yang ada masih merujuk kepada definisi HAM Barat, sehingga pada prakteknya menjadi bertolak belakang dengan pilar-pilar bangsa dan negara Indonesia. Buktinya, Komnas HAM di Indonesia banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi inti Pancasila dan UUD 1945 sebagai dua pilar utama negara.
 
Pertama, Pembelaan Komnas HAM terhadap aliran sesat Ahmadiyah dan aliran-aliran sesat lainnya, yang secara terang-terangan telah menodai ajaran Islam. Padahal sesuai dengan UU Penodaan Agama yang tertuang dalam Penpres No.1 / 1965, UU No.5 Th.1969 dan KUHP Pasal 156a tentang larangan Penodaan Agama, mestinya semua aliran sesat yang telah menodai dan menistakan agama ditolak keras oleh Komnas HAM, bukan dijustifikasi dan dilegitimasi dengan pembelaan hingga tingkat internasional. Apalagi sesuai Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI) Pasal 18 ayat 3 yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan pembatasan hukum yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan orang lain. Ditambah lagi dengan putusan Sidang PBB di Jenewa – Swiss  pada tanggal 26 Maret 2009 bahwa penodaan agama adalah pelanggaran HAM.
 
Kedua, Pembelaan Komnas HAM secara terang-terangan terhadap LGBT. Itu terlihat dalam pembelaan Komnas HAM terhadap Irsyad Manji dan Lady Gaga yang merupakan icon LGBT Internasional. Bahkan Komnas HAM pernah terlibat langsung dalam rangkaian acara “Kontes Waria” di Hotel Bumi Wiyata Jl. Margonda Raya, Depok – Jawa Barat, pada tanggal 30 April 2010. Dan kini sudah kesekian kali Komnas HAM mengajukan atau merestui para Aktivis LGBT ikut Fit and Proper Tes di DPR RI untuk jadi anggota Komnas HAM. Padahal, LGBT itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bertentangan juga dengan empat pilar utama negara dan bangsa Indonesia, yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
 
Ketiga, Pembelaan Komnas HAM secara terang-terangan terhadap gerakan Anti Perda Syariah dan aksi penolakan UU Pornografi, dengan dalih menolak diskriminasi dan perlindungan terhadap minoritas serta pelestarian budaya dan adat istiadat. Padahal, pemberlakuan Syariat Islam hanya kepada mayoritas muslim dan tidak dipaksakan kepada minoritas non muslim, sehingga tidak ada itu tindak diskriminatif yang merugikan kalangan non muslim. Bahkan manakala mayoritas diwajibkan tunduk dan patuh kepada Syariat Islam, justru minoritas akan terlindungi, karena Syariat Islam adalah Syariat Rahmat untuk semesta alam. Soal adat dan budaya, Islam selalu memberi ruang pelestarian dan pengembangannya selama tidak melanggar norma agama. Ada pun yang melanggar mesti diluruskan, seperti adat telanjang tanpa pakaian di depan umum, itu bukan budaya terpuji, tapi keterbelakangan. Nah, keterbelakangan itu harus dibina agar berperadaban, bukan dilestarikan agar tetap primitif.
 
Fakta dan Data di atas sudah cukup membuktikan bahwa paradigma Komnas HAM murni merupakan paradigma HAM Barat. Bahkan ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa Komnas HAM memang sudah jadi Antek Barat, antara lain adalah tingginya tingkat pembelaan Komnas HAM terhadap “kasus-kasus kecil” yang dialami minoritas seperti kasus HKBP di Ciketing Bekasi dan Gereja Yasmin di Bogor, namun terhadap “kasus-kasus besar” seperti pembantaian ribuan umat Islam dan pembakaran ratusan Masjid di Ambon, Poso, Sambas dan Sampit, ternyata Komnas HAM tuli, bisu dan buta : “Shummun Bukmun ‘Umyun”.
 
KESIMPULAN
Definisi HAM yang benar adalah definisi yang diberikan Islam, yaitu bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah SWT, sehingga hak tersebut tidak akan pernah bertentangan dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.
 
Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim terbanyak dan terbesar di dunia yang memiliki empat pilar negara yang berjiwakan Piagam Jakarta dengan inti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Syariat Islam, maka tidak ada pilihan lain dalam soal HAM, kecuali hanya boleh mendefinisikan HAM sesuai dengan definisi Islam.
 
Karenanya, ke depan para Aktivis Islam dari berbagai Ormas Islam harus mampu merebut semua posisi keanggotaan di Komnas HAM, sehingga mampu menjadikan HAM dan KAM sebagai ruh dan jiwa dalam semua program dan aktivitas Komnas HAM.
 
Demikianlah, urgensi dan importensi pembahasan tentang HAM dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia, agar sejalan dengan pilar-pilar negara dan kebangsaan lainnya yang telah dipaparkan selama ini dalam kolom Wawasan Kebangsaan di Suara Islam ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberi wacana baru yang menyegarkan serta membuka jalan kebenaran.
 
Hasbunallaahu Wa Ni’mal Wakiil, Ni’mal Maulaa Wa Ni’man Nashiir. Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata illaa Billaahil ‘Alyyil adzim. [slm/fpi]
 
Sumber : Salam-Online.COM
DRAFT RUU – KKG
Draft RUU – KKG yang disusun oleh Timja sejak 24 Agustus 2011, kini sengaja disebar-luaskan di tengah masyarakat. Entah untuk memancing emosi umat Islam, atau sekedar politik pengalihan, atau justru bagian strategi pengkondisian agar RUU – KKG tersebut bisa berhasil dijadikan Undang-Undang dengan tanpa hambatan. Apa pun alasannya, umat Islam wajib waspada !
 
Melihat dan memperhatikan Draft RUU – KKG versi Timja yang beredar di masyarakat, ada sejumlah sorotan penting dan wajib segera disikapi oleh umat Islam, karena bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain :

 
Pertama, dalam Bab I pasal 1 ayat 1 tentang pendefinisian “Gender” yang menjadikan pembedaan peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan sebagai “hasil konstruksi sosial budaya” yang bersifat “tidak tetap” dan “dapat dipertukarkan”. Padahal, pembedaan peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang bersifat tetap tidak berubah dan tidak perlu dipertukarkan, karena sudah sempurna dan adil.
 
Kedua, dalam Bab I pasal 1 ayat 2 tentang pendefinisian “Kesetaraan Gender” yang mencantumkan penyamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan. Penyetaraan dan penyamaan macam ini merupakan pemaksaan dan penindasan gaya baru terhadap kaum perempuan. Apalagi hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mustahil, karena adanya perbedaan biologis dan psikologis antara perempuan dan laki-laki merupakan suatu keniscayaan, yang secara otomatis menuntut pembedaan peran dan tanggung-jawab sesuai dengan karakter dasarnya masing-masing.
 
Ketiga, dalam Bab I pasal 1 ayat 3 tentang pendefinisian “Keadilan Gender” yang menegaskan persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara. Lucu, “Kesetaraan Gender” yang memaksa kaum perempuan untuk mengambil peran dan tanggung-jawab kaum pria yang bertentangan dengan kodrat biologis dan psikologisnya, kok bisanya disandingkan dengan “Keadilan Gender” ?! Padahal, justru konsep “Kesetaraan Gender” itu sendiri sudah meruntuhkan dan memporak-porandakan norma-norma “keadilan” dari fondasinya, sehingga mestinya “Kesetaraan Gender” tersebut disandingkan dengan “Ketidak-adilan Gender”.  Karenanya, “Keadilan Gender” hanya boleh disandingkan dengan “Keserasian Gender” yang menempatkan dan memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil sesuai kodratnya masing-masing berdasarkan ketentuan wahyu Allah Yang Maha Adil.
 
Keempat, dalam Bab I pasal 1 ayat 4 tentang pendefinisian “Diskriminasi” yang diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu. Padahal, pembedaan dan pembatasan tidak bisa disamakan dengan pengucilan dan kekerasan. Pembedaan dan pembatasan yang datang dari ajaran agama Islam adalah kewajiban agama, bukan kejahatan. Peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan wajib dibedakan sebagaimana diatur oleh ajaran Islam. Baik perempuan mau pun laki-laki harus dibatasi peran dan tanggung-jawabnya masing-masing agar tercipta keharmonisan hidup, sebagaimana Islam membatasinya.
 
Kelima, dalam Bab I pasal 1 ayat 5 s/d 12 tentang strategi, perangkat dan infrastruktur serta anggaran untuk mensukseskan program “Kesetaraan Gender” secara nasional di Indonesia. Artinya, seluruh perangkat negara Indonesia dengan menggunakan uang rakyatnya, harus dilibatkan dalam program yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya mana pun, serta menabrak ajaran semua agama, khususnya Islam sebagai agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia.
 
Keenam, dalam Bab II pasal 2 dan 3 tentang Asas dan Tujuan menyebutkan dasar-dasar Kesetaraan dan Keadilan Gender, yaitu : kemanusiaan, persamaan substantif, non-diskriminasi, manfaat, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Perhatikan dengan baik bahwa agama tidak dijadikan dasar sama sekali ! Keadilan macam apa yang diperjuangkan tanpa ajaran agama ?! Itulah karenanya, KKG dalam RUU tersebut semestinya merupakan singkatan dari “Kesetaraan dan Ketidak-adilan Gender” !!!
 
Ketujuh, dalam Bab III Bagian Pertama banyak pasal “mubadzdzir” bahkan “haram” karena sudah diatur dalam Undang-Undang lain yang jauh lebih baik. Pasal 4 s/d 13 sudah diatur dalam UU Politik, Keimigrasian, Sisdiknas, Komunikasi dan Informasi, Ketenaga-kerjaan, Kesehatan, Perekonomian, Peradilan, Perkawinan dan KUHP.  Contoh kebobrokan bagian ini, misalnya dalam pasal 12 ada ketentuan bahwa “Setiap orang berhak” antara lain : “(a) memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau isteri secara bebas” dan “(e) atas perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak”. Kedua poin dalam pasal ini sangat berbahaya, karena pasal 12 a memberi kebebasan kawin beda agama secara mutlak, bahkan pasal ini tidak menjelaskan tentang “siapa memilih siapa”, padahal dalam dunia Homosexual telah terjadi laki memilih laki sebagai pasangan suami-isteri, dan dalam dunia Lesbianisme sudah berlangsung perempuan memilih perempuan sebagai pasangan suami-isteri. Sedang pasal 12 e memberi “hak perwalian” kepada perempuan dan laki-laki, sehingga ke depannya perempuan pun boleh menjadi Wali Nikah. Ini bertentangan dengan UU Perkawinan yang sudah ada selama ini sebagai bagian dari KHI.
 
Kedelapan, dalam Bab III Bagian Kedua yang berisi pasal 14 dan 15 tentang kewajiban Negara dan Warga Negara dalam mensukseskan program “Kesetaraan Gender”. Disana ada tercantum dua poin penting untuk disoroti dari sekian poin yang tertera, yaitu : Pertama, tentang kewajiban “penghapusan diskriminasi dalam bidang hukum”, yang tentunya ke depan akan sangat bisa digunakan sebagai dasar perundang-undangan untuk menolak penerapan Hukum Islam bagi umat Islam itu sendiri, seperti : membatalkan Hukum Waris Islam yang menetapkan untuk anak laki dua bagian anak perempuan, dan memberikan Hak Thalaq kepada isteri sebagaimana yang dimiliki suami, bahkan pembolehan bagi perempuan untuk polyandri (bersuami lebih dari satu dalam satu waktu)  sebagaimana halalnya bagi laki-laki untuk poligami (beristeri lebih dari satu dalam satu waktu), atau sebaliknya pengharaman poligami bagi pria sebagaimana pengharaman polyandri bagi wanita. Kedua, tentang kewajiban “perubahan perilaku sosial dan budaya yang tidak mendukung Kesetaraan Gender”, artinya di hadapan Kesetaraan Gender tidak ada istilah “Kearifan Lokal” yaitu suatu istilah yang selama ini selalu mereka gunakan untuk menentang dan menolak penerapan Syariat Islam.
 
Kesembilan, dari Bab IV s/d Bab VI yang berisikan 50 pasal yaitu dari pasal 16 s/d 65, boleh disebut sebagai PASAL FULUS, karena isinya tentang membangun strategi, perangkat dan infrastruktur secara nasional dari pusat sampai ke daerah yang melibatkan semua instansi dan lembaga negara dengan anggaran pembiayaan dari UANG NEGARA. Ini menjadi pintu baru bagi “tikus-tikus negara” untuk menggerogoti uang negara secara “legal” sesuai justifikasi yang diberikan Undang-Undang yang dibuat tersebut. Dengan kata lain, RUU – KKG merupakan justifikasi dan legalisasi bagi “pemborosan uang negara” sekaligus menjadi “pembuka pintu korupsi” secara nasional.
 
Kesepuluh, dari Bab VII s/d Bab XI yang berisikan 14 pasal yaitu dari pasal 66 s/d 79, ada dua pasal yang sangat berbahaya, yakni : Pertama, pasal 67 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan / atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu”. Kedua, pasal 70 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan / atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama ……(………..) tahun dan pidana denda paling banyak Rp…….(………..)”. Dalam Draft RUU – KKG masa penjara dan jumlah denda masih dikosongkan. Ini adalah “Pasal Kriminalisasi” ajaran Islam yang mengakui adanya pembedaan dan pembatasan peran serta tanggung-jawab antara pria dan wanita sesuai dengan aspek biologis dan psikologisnya masing-masing secara adil berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
 
AWAS, BAHAYA MENGANCAM !
Dengan demikian, jika Draft RUU – KKG sebagaimana diuraikan di atas dijadikan Undang-Undang dan diberlakukan di Indonesia, maka segenap umat Islam, pria mau pun wanita, ayah mau pun ibu, kakek mau pun nenek, Ustadz mau pun Ustadzah, Kyai mau pun Nyai, harus siap dipenjara dan didenda jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan “Kesetaraan Gender”, walau pun dibenarkan Syariat Islam.
 
Misalnya : menolak homosexual dan lesbianisme, memberi warisan kepada anak perempuan separuh dari bagian anak laki, menyuruh wanita pakai jilbab, mengaqiqahkan anak perempuan dengan seekor kambing sedang anak laki dengan dua ekor kambing, melarang anak wanita kawin beda agama, melarang anak wanita pacaran, melarang anak wanita keluar malam, melarang wanita adzan di Masjid, melarang wanita Khathib Jum’at, menjadikan suami sebagai kepala keluarga, tidak mengizinkan isteri bekerja di luar rumah, menyuruh isteri hamil, mendesak isteri menyusui anak, meniduri isteri saat isteri tidak mau, menjewer atau menyentil telinga anak wanita dalam memberi pelajaran, apalagi memukul walau dengan “pukulan sayang” yang tidak melukai di tempat yang dibenarkan syar’i sebagaimana diajarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Semua itu dikatagorikan “kejahatan pidana” atau “kriminal” dengan sanksi hukuman penjara dan denda.
 
Jelaslah persoalannya, bahwa Draft RUU – KKG menjadi ancaman serius bahkan sangat berbahaya bagi umat Islam, karena Draft RUU – KKG tidak menjadikan agama sebagai dasar, bahkan secara jahat dan licik melakukan “kriminalisasi ajaran agama”.
 
Jadi, RUU – KKG bukan untuk melindungi wanita, apalagi mengangkat derajat harkat dan martabat kaum perempuan. Justru, RUU – KKG menjebak kaum ibu agar tidak bisa lagi mengatur anak wanitanya. Di samping itu, RUU KKG membuka peluang penelantaran anak, baik laki mau pun perempuan, karena mendorong kaum wanita untuk aktif di ruang publik, sehingga meninggalkan “karir termulianya” sebagai “Ibu” bagi anak-anaknya di rumah yang selalu membutuhkan sentuhan dan kelembutan cinta serta kasih sayangnya.
 
Wanita Indonesia tidak butuh aturan yang justru merong-rong harkat dan martabatnya. Wanita Indonesia membutuhkan aturan yang mampu mengangkat harkat dan martabatnya sebagai wanita mulia. Karenanya, RUU – KKG harus dilawan habis-habisan oleh seluruh umat Islam dan segenap bangsa Indonesia. Pemerintah mau pun DPR RI wajib  menolak pembahasan RUU – KKG tersebut.
 
Pemerintah dan DPR RI jangan membuang waktu untuk pembahasan hal yang tidak berguna, apalagi yang merusak. Menyangkut wanita, buat saja aturan yang memberi hak cuti bagi wanita pekerja yang haid, hamil dan melahirkan. Atau buat aturan cuti ’Iddah bagi wanita yang diceraikan/ditinggal mati suami. Atau buat aturan  yang melarang penahanan terdakwa / terpidana wanita yang sedang hamil dan menyusui hingga selesai masa hamil dan menyusuinya. Atau buat aturan perlakuan istimewa bagi wanita di kendaraan umum padat penumpang seperti bus dan kereta agar terhindar dari pelecehan. Atau buat aturan yang melarang wanita mengumbar aurat agar tidak jadi korban perkosaan. Atau buat aturan perlindungan wanita pembantu rumah tangga yang rentan jadi korban penindasan dan pelecehan majikan, baik di dalam mau di luar negeri. Dan lain sebagainya dari berbagai aturan yang betul-betul manfaat bagi wanita Indonesia. Camkan !
 
KESIMPULAN
Kesimpulannya, Konsep “Kesetaraan Gender” tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang dikenal agamis, karena tidak ada satu agama pun yang menyetarakan pria dan wanita dalam peran dan tanggung-jawab. Semua agama memposisikan pria dan wanita berbeda, bahkan menjadikan perbedaan kedua jenis ini sebagai suatu keniscayaan, karena memang faktanya bahwa biologis dan psikologis kedua jenis ini berbeda. Apalagi konsep “Bias Gender” sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena konsep ini merupakan konsep zolim yang memposisikan dan memperlakukan wanita dengan sangat tidak adil.
 
Ada pun konsep “Keserasian Gender” merupakan konsep yang paling tepat karena berdiri atas dasar keadilan dalam perbedaan peran dan tanggung-jawab yang ditetapkan oleh wahyu Allah SWT yang Maha Mengetahui tentang segala kebutuhan tiap jenis ciptaan-Nya. Adil tidak berarti sama, tapi adil itu adalah menempatkan dan memperlakukan sesuatu pada tempat dan dengan cara semestinya sesuai dengan aturan Allah SWT Yang Maha Adil.
 
“Keserasian Gender” sebagai cerminan dari “Keadilan Gender” dalam makna yang benar merupakan bagian dari Wawasan Kebangsaan Indonesia yang mesti ditumbuhkan-kembangkan, karena Keserasian Gender adalah bagian dari Budi Pekerti yang mulia lagi luhur, bahkan merupakan bagian dari Akhlaq Karimah. Syair indah mengatakan :
 
                                               Tegaknya rumah karena sendi
                                                            Runtuh sendi rumah binasa
                                               Tegaknya bangsa karena budi
                                                           Hilang budi bangsa binasa
 
Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari segala bentuk makar kaum Kafir Liberal yang semakin hari semakin menjadi. Kepada segenap umat Islam dan seluruh komponen bangsa Indonesia harus selalu mewaspadai setiap gerak-gerik Setan Liberal sebagai virus paling berbahaya yang terus menerus menggerogoti tiang agama dan pilar bangsa. Stop perpecahan ! Ayo bersatu ! Jangan saling mengkafirkan sesama muslim karena persoalan Furu’ !  Satukan kekuatan untuk ganyang musuh besar bersama kita, yaitu: LIBERAL!
 
Allahu Akbar !!!
 
Penulis: Habib Muhammad Rizieq, MA
Sumber: Suara-Islam.com
Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”, kemudian menjadi sebuah istilah yang bermakna pembedaan peran dan tanggung-jawab antara laki-laki dan perempuan. Namun belakangan, Gender tidak lagi dibatasi pada persoalan sex (jenis kelamin) terkait maskulin dan feminin dalam tataran heterosexual, tapi juga mencakup jenis Gender ketiga yang bersifat cair dan berubah-ubah, serta senang memakai pakaian Gender lain dalam tataran homosexual atau lesbianisme.

 
Istilah “Bias Gender” biasa digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi pembedaan yang merugikan kaum wanita dan menguntungkan kaum pria sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Sedang istilah “Kesetaraan Gender” biasa digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi yang posisi peran dan tanggung-jawab wanita dan pria setara tidak berbeda dalam semua hal.
 
Kini, dalam konteks Wawasan Kebangsaan, penulis mencoba menawarkan istilah “Keserasian Gender” untuk menunjukkan suatu kondisi keharmonisan dalam perbedaan peran dan tanggung-jawab antara laki-laki dan perempuan. Ini penting, karena Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia memiliki aturan yang komprehensif tentang pembagian peran dan tanggung-jawab antara pria dan wanita sesuai dengan aspek biologis dan psikologisnya masing-masing secara adil. Dengan “Keserasian Gender” akan terwujud keharmonisan hubungan antara jenis pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur. Insya Allah !
 
ISLAM DAN GENDER
Di masa jahiliyyah, hampir seluruh bagian dunia menempatkan wanita sebagai jenis hina, makhluk rendah, manusia kelas dua, pelengkap kehidupan, barang hiburan, pemuas hawa nafsu, sumber dari segala dosa dan budak rumah tangga. Wanita menjadi korban ketidak-adilan dan mangsa penindasaan selama berabad-abad.
 
Di Jazirah Arab, mengubur hidup-hidup anak perempuan menjadi tradisi yang dibanggakan. Lalu Rasulullah Muhammad SAW datang menyinari dunia dengan Risalah Islam yang membela wanita dari ketidak-adilan dan menyelamatkannya dari penindasan, bahkan mengangkat derajatnya ke tingkat yang sangat terhormat dan memberi perlindungan tingkat tinggi, serta memperlakukannya dengan seadil-adilnya.
 
Islam tidak melarang kaum wanita untuk berkarir dan berprestasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan tekhnologi, selama terpenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak dilanggar batasan syariatnya. Bahkan dalam Islam, wanita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana diwajibkannya kaum pria. Dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, wanita dan pria punya kewajiban yang sama, serta mendapat janji dan ancaman yang sama pula. Ada pun dalam pembedaan peran dan tanggung-jawab antara laki-laki dan perempuan dalam harmoni kehidupan, maka Islam menetapkan aturan yang sangat adil sesuai  aspek biologis dan psikologis masing-masing jenis kelamin, untuk mewujudkan “Keserasian Gender” yang mencerminkan “Keadilan Gender” dalam makna yang benar.
 
Dalam Islam, wanita makhluk mulia dan terhormat yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi, bahkan memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki kaum pria. Islam menjadikan penghormatan kepada ibu tiga kali lebih utama dari pada penghormatan kepada ayah. Islam menempatkan surga di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki ayah. Islam mewajibkan pria yang membayar mahar perkawinan kepada wanita, tidak sebaliknya. Islam mewajibkan pria untuk memberi perlindungan kepada wanita, bukan sebaliknya. Islam mengutamakan pihak wanita dari pada pihak pria dalam hak hadhonah (pemeliharaan anak) saat terjadi perceraian. Islam membebankan pria dengan kewajiban berat yang tidak dibebankan kepada wanita, seperti mencari nafkah, menegakkan shalat berjama’ah di masjid, melaksanakan shalat Jum’at, memimpin negara dan jihad.
 
Bahkan dalam sejumlah hal yang tidak sedikit, Islam lebih memperhatikan wanita dari pada pria. Misalnya, dalam pembagian warisan, ana laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan dari warisan ayahnya yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa si anak laki berkewajiban untuk menanggung nafkah ibu dan saudari-saudarinya yang ditinggal sang ayah, sedang si anak perempuan tidak diwajibkan yang demikian itu. Secara matematis, bagian warisan anak laki dalam waktu tertentu akan habis terpakai untuk pembiayaan keluarga, sedang bagian warisan anak perempuan akan tetap tidak berkurang.
 
Misal lainnya, dalam soal pemberian (hadiah / hibah), Islam menganjurkan penyama-rataan bagian antara anak laki dan perempuan, bahkan jika harus dibedakan maka dianjurkan bagian anak perempuan yang dilebihkan dari pada bagian anak laki, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani rhm dan Imam Al-Baihaqi rhm tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyi terjemahannya : “Samakanlah di antara anak-anakmu dalam pemberian. Andaikata aku melebihkan bagian seseorang (dari anak-anakku), niscaya aku lebihkan bagian anak perempuan.” Disana masih banyak lagi dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menunjukkan keistimewaan wanita yang tidak dimiliki pria. Silakan menelusurinya bagi yang ingin tahu lebih banyak.
 
Selain itu, Islam memberi wanita “cuti rutin” dari shalat tanpa qodho dan puasa dengan qodho saat haidh atau nifas. Tentu ini hal yang sangat istimewa buat kaum wanita, sebagai rahmat dari Allah SWT untuk memudahkan kehidupan mereka dan meringankan bebannya.  Betapa Islam “memanjakan” kaum wanita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Subhanallah !
 
BARAT DAN GENDER
Kaum wanita di Barat mengalami nasib tragis berupa penindasan berkepenjangan akibat jenis kelamin. Dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern sekali pun, wanita divonis sebagai manusia cacat, bahkan dianggap sebagai makhluq setengah manusia, sehingga hanya menjadi objek perlakuan sewenang-wenang dari kaum pria yang merasa sebagai manusia utuh dan sempurna. Sementara agama yang mereka anut tidak memberikan solusi sejati terhadap persoalan tersebut.
 
Akumulatif kekecewaan dan sakit hati kaum wanita di Barat telah melahirkan Gerakan Feminisme yang merupakan pemberontakan wanita Barat terhadap kezaliman kaum prianya. Sekitar tahun 1970-an, Gerakan Feminisme di London melahirkan tuntutan “Gender Equatity” (Kesetaraan Gender), yaitu tuntutan penyetaraan serta penyamaan peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan, mulai dari persoalan individu, keluarga hingga urusan negara.
 
Hingga kini pun, Barat tidak punya solusi bagus untuk mengatasi persoalan “Bias Gender” yang terus berlangsung hingga saat ini. Sekali pun di Barat telah terjadi Gerakan Feminisme secara besar-besaran dalam tuntutan “Kesetaraan Gender”, namun pada prakteknya tetap saja Barat menempatkan wanita hanya sebagai “Budak Syahwat”. Lihat saja, dengan dalih modernitas, kecantikan wanita difestivalkan, dan keindahan tubuhnya dipertontonkan, serta goyang erotisnya diperlombakan. Bahkan tarian wanita telanjang (striptis) dijadikan objek wisata resmi, dan pelacuran pun dijadikan profesi kerja legal bagi perempuan. Semua itu fakta tak terpungkiri, bahwa kaum lelaki di Barat tetap dijadikan nomor satu sebagai “pembeli” dan “pemakai”, sedang kaum perempuan tetap dijadikan nomor dua sebagai objek yang “dibeli” dan “dipakai”.
 
Dengan demikian, latar belakang persoalan Gender di tengah masyarakat Barat dan penanganannya tidak sama dengan apa yang terjadi dalam sejarah Islam. Islam tidak pernah punya persoalan dengan “Gender”. Dalam Islam tidak ada “Bias Gender”, sehingga Islam tidak butuh “Kesetaraan Gender”. Islam telah mengajarkan dan mengamalkan konsep “Keserasian Gender” yang sangat sempurna dan menakjubkan sejak hampir lima belas abad lalu, melalui praktek kehidupan Rasulullah SAW dan Ahlul Bait serta Para Shahabatnya yang mulia, rodhiyallahu ‘anhum. Alhamdulillah !
 
INDONESIA DAN GENDER
Para pegiat Kesetaraan Gender di Indonesia berasal dari kalangan Liberal, karena Kesetaraan Gender sebagai salah satu jargon Feminisme memang lahir dari rahim Liberal. Gerombolan Liberal sudah sejak lama melakukan gerakan sistematis dan strategis untuk menggolkan proyek “Kesetaraan Gender”. Di tahun 1980, mereka berhasil menyusup dan mempengaruhi Pemerintah Republik Indonesia untuk ikut menandatangani Konvensi Kesetaraan Gender yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kopenhagen. Konvensi tersebut dikenal sebagai “Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Againts Women” yang disingkat dengan CEDAW.
 
Lalu di tahun 2000, mereka sukses mendorong Pemerintah RI untuk menerbitkan Instruksi Presiden No.9 Th. 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan. Dengan Inpres ini, Pemerintah RI ingin menunjukkan keseriusan komitmennya terhadap kesepakatan CEDAW yang pernah ditandai-tanganinya.
 
Dan di sekitar tahun 2006, melalui salah seorang pegiat Kesetaraan Gender yang aktiv di Pengarus Utamaan Gender – Departemen Agama RI, mereka melemparkan Draft Counter Legal – Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berisi usulan perubahan pasal-pasal perkawinan dan warisan dalam KHI, seperti larangan poligami, pemberian hak thalaq kepada wanita, penyamaan bagian waris anak laki dan perempuan, pemberlakun masa ‘iddah bagi pria, dan sebagainya.
 
Selanjutnya di tahun 2011, para pegiat Kesetaraan Gender di Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta LSM-LSM LIBERAL lainnya, telah berhasil mendorong pembentukan Tim Kerja (Timja) yang mengatas-namakan Kaukus Perempuan di DPR RI, untuk menyusun Draft Rancangan – Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender ( RUU – KKG ). Konon kabarnya, Timja tersebut telah melakukan studi banding ke Eropa dengan biaya milyaran rupiah yang berasal dari uang anggaran negara. Kini, rencananya DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menggodok lebih lanjut RUU tersebut. Prosesnya memang masih panjang, tapi langkah untuk melahirkan UU KKG makin nyata, konkrit dan jelas.
 
Sebenarnya, Indonesia tidak punya persoalan dengan Gender, karena mayoritas bangsa Indonesia menganut ajaran Islam yang tidak “Bias Gender”. Dan fakta lapangan pun dengan terang benderang menunjukkan bahwa wanita Indonesia memperoleh kebebasan berkarir dan berprestasi di segala bidang dengan jaminan perundang-undangan yang senantiasa terikat dengan norma-norma suci agama dan nilai-nilai luhur budaya. Lihat saja, wanita Indonesia ada di segala bidang, mulai dari sebagai ibu rumah tangga, guru, petani, nelayan, buruh pabrik, sarjana, cendikiawan, dokter, insinyur, ekonom, saintis, politisi, pejabat, menteri, anggota dewan, pimpinan partai, wartawan, kolumnis, presenter, motivator, pedagang eceran, pengusaha berkelas, bankir, direktur, komisaris, polisi, tentara, pengacara, jaksa, hakim, pramugari, pilot hingga supir sekali pun, dan lain sebagainya.
 
Karenanya, Indonesia tidak butuh UU KKG atau UU sejenisnya yang bertentangan dengan Syariat Islam yang menjadi ruh sebenarnya dari pilar-pilar kebangsaan Indonesia.
 
Penulis: Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA
 
Sumber: Suara-Islam.com

 

Pembeda Utama antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi lainnya adalah sumbernya. Sistem Ekonomi Islam lahir dari sumber wahyu, sedang yang lain datang dari sumber akal. Karenanya, ciri Ekonomi Islam sangat khas dan sempurna, yaitu : Ilahiah dan Insaniah.
Berciri ilahiah karena berdiri di atas dasar aqidah, syariat dan akhlaq. Artinya, Ekonomi Islam berlandaskan kepada aqidah yang meyakini bahwa harta benda adalah milik Allah SWT, sedang manusia hanya sebagai khalifah yang mengelolanya (Istikhlaf), sebagaimana diamanatkan Allah SWT dalam surat Al-Hadiid ayat 7. Dan Ekonomi Islam berpijak kepada syariat yang mewajibkan pengelolaan harta benda sesuai aturan Syariat Islam, sebagaimana ditekankan dalam surat Al-Maa-idah ayat 48 bahwa setiap umat para Nabi punya aturan syariat dan sistem. Serta Ekonomi Islam berdiri di atas pilar akhlaq yang membentuk para pelaku Ekonomi Islam berakhlaqul karimah dalam segala tindak ekonominya, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya beliau diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlaq.

 
Berciri insaniah karena memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan sempurna. Sistem Ekonomi Islam tidak membunuh hak individu sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29 bahwa semua yang ada di Bumi diciptakan untuk semua orang. Namun pada saat yang sama tetap memelihara hak sosial dengan seimbang, sebagaimana diamanatkan dalam surat Al-Israa ayat 29 bahwa pengelolaan harta tidak boleh kikir, tapi juga tidak boleh boros. Di samping itu, tetap menjaga hubungan dengan negara sebagaimana diperintahkan dalam surat An-Nisaa ayat 59 yang mewajibkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Ulil Amri yang dalam hal ini boleh diartikan penguasa (pemerintah) selama taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
 
Dengan kedua ciri di atas, aktivitas Sistem Ekonomi Islam terbagi dua : Pertama, individual yaitu aktivitas ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan materi bagi pelakunya, seperti perniagaan, pertukaran dan perusahaan. Kedua, sosial yaitu aktivitas ekonomi yang bertujuan memberikan keuntungan kepada orang lain, seperti pemberian, pertolongan dan perputaran.
 
 
Sekurangnya ada 15 (lima belas) aktivitas Ekonomi Islam yang bersifat individual, yaitu : Al-Bai’, As-Salam, Ash-Shorf, Asy-Syirkah, Al-Qiradh, Al-Musaqah, Al-Muzara’ah, Al-Mukhabarah, Al-Ijarah, Al-Ujroh, Al-Ji’alah, Asy-Syuf’ah, Ash-Shulhu, Al-Hajru, dan Ihya-ul Mawat. Kelimabelas aktivitas ekonomi di atas merupakan pintu mencari keuntungan materi yang dihalalkan Syariat Islam. Setiap individu bebas menjadi pelaku aktivitas ekonomi di atas dan bebas pula mengais keuntungan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan syariat untuk tiap-tiap aktivitas tersebut.
 
Ada pun aktivitas Ekonomi Islam yang bersifat sosial sekurangnya juga ada 15 (lima belas), yaitu : Ash-Shodaqah, An-Nafaqoh, Al-Hadiyah, Al-Hibah, Al-Waqf, Al-Qordh, Al-Hawalah, Ar-Rahn, Al-‘Ariyah, Al-Wadi’ah, Al-Wakalah, Al-Kafalah, Adh-Dhoman, Al-Luqothoh, dan Al-Laqith. Dalam kelimabelas aktivitas ekonomi di atas para pelakunya tidak dibenarkan mengambil keuntungan untuk dirinya, melainkan ditujukan untuk memberi keuntungan kepada orang lain. Misalnya, dalam aktivitas Al-Qordh (Utang), si pemilik piutang (yang memberi utang) tidak dibenarkan mengambil ”untung” dengan mensyaratkan ”kelebihan” kepada orang yang berutang dalam pengembalian utangnya, walau satu sen, karena Al-Qordh adalah bentuk bantuan dan pertolongan kepada orang lain, bukan perniagaan, sehingga ”keuntungan” apa pun bagi pemberi utang yang disyaratkan dalam utang menjadi Riba yang diharamkan syariat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Imam Ath-Thabrani rhm dalam Al-Mu’jam Al-Kabir.
Menariknya, dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah rhm disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang pemberi utang untuk menerima hadiah atau memanfaatkan pinjaman barang apa pun dari orang yang berutang sebelum utangnya dilunasi, kecuali jika di antara keduanya sudah sering saling memberi hadiah atau meminjamkan barang dari sebelum adanya utang. Salah satu hikmah pelarangan ini adalah untuk menjaga kemurnian nilai sosial dan memelihara kemuliaan jiwa kepedulian tanpa pamrih yang ada dalam aktivitas Al-Qardh.
 
Selain itu, dalam rangka melindungi keseimbangan individual dan sosial dalam aktivitas ekonomi umat, maka Sistem Ekonomi Islam membuat proteksi yang tinggi dari segala penyimpangan perilaku ekonomi yang mengancam dan membahayakan keseimbangan tersebut. Untuk itu ada 8 (delapan) perilaku ekonomi menyimpang yang diharamkan syariat, yaitu : Ikrah (Pemaksaan), Ghashb (Perampasan), Gharar (Penipuan), Ihtikar (Penimbunan), Talaqqi Rukban (Pertengkulakan), Qimar (Perjudian), Risywah (Suap), dan Riba (Rente).
 
Lebih dari itu, Sistem Ekonomi Islam tidak hanya menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak sosial, bahkan antara hak Khaliq dan hak makhluq. Karenanya, Ekonomi Islam disebut sebagai Ekonomi Wasathiyah (Ekonomi Pertengahan) yaitu sistem ekonomi yang menjaga tawazun (keseimbangan) antara : Hak Allah dan Hak Manusia, Hak Dunia dan Hak Akhirat, Hak Individu dan Hak Sosial, Hak Rakyat dan Hak Negara.
 
Berbeda dengan Sistem Ekonomi Barat, baik Kapitalis mau pun Komunis, yang hanya mengenal materi, angka dan untung-rugi, serta hanya bertujuan untuk : Pengendalian Pasar, Mengalahkan Pesaing, Memperkaya Diri dan Merugikan Orang.
 
Sepintas memang Kapitalis berbeda dengan Komunis. Kapitalis sangat individualisme dimana secara teori hanya fokus kepada : Membela Individu dan Membunuh Sosial. Sedang Komunis sangat sosialisme dimana secara teori hanya fokus kepada : Membela Sosial dan Membunuh Individu. Namun jika diperhatikan lebih mendalam, ternyata keduanya sama bermadzhab Materialisme yang bertujuan materi semata, dan sama berperisai Demokrasi untuk menghalalkan segala cara agar bebas mengais keuntungan, sehingga pada prakteknya, baik Kapitalis mau pun Komunis, tetap saja sama mengorbankan rakyat kecil.
 
Landasan sosio-ekonomi Barat, baik Kapitalis mau pun Komunis, adalah Riba yang merupakan cerminan dari pengambilan, kekejian, kekikiran, keegoisan dan ketamakan. Sedang landasan sosio-ekonomi Islam adalah Sedekah yang merupakan cerminan dari pemberian, kesucian, kemurahan, kesetia-kawanan dan ketulusan.
 
Dengan demikian, Sistem Ekonomi Islam tidak bisa disamakan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang kini tampil dengan Ekonomi Neo Liberal nya dan sering mengklaim sebagai Sistem Ekonomi Modern. Dan Sistem Ekonomi Islam juga tidak bisa disamakan dengan Sistem Ekonomi Komunis atau yang kini tampil dengan Ekonomi Neo Sosialis nya dan sering mengklaim sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi sempurna yang sudah teruji dan telah membuktikan kesempurnaan sistemnya selama tidak kurang dari 1300 tahun, yaitu sejak dari awal abad ke 7 Miladiyah saat kepemimpinan Rasulullah SAW s/d awal abad ke 20 Miladiyah saat kejatuhan Kekhilafahan Islam. Dan kini, di Millenium ke-3, Sistem Ekonomi Islam mulai bangkit kembali, dan sistem ini pasti berjaya sebagaimana pernah berjaya sebelumnya. Sedang Sistem Ekonomi Barat yang kini dibanggakan, masih sangat muda sekali umurnya dan belum teruji dengan baik, bahkan kini sedang mengalami kebangkrutan global untuk menuju kehancuran.
 
Kenapa Sistem Ekonomi Islam mampu berjaya sekian lama ? Jawabnya, karena sistem ini berciri ilahiah dan insaniah, dimana selalu menjaga keseimbangan aktivitas ekonominya. Lihat saja, di negeri-negeri Kapitalis pajak tinggi walau cari uang mudah, dan sebaliknya di negeri-negeri Komunis cari uang susah walau pajak rendah. Jadi, tidak pernah seimbang, selalu di posisi sulit bagi pelaku ekonominya. Sedang di Negara Islam yang berekonomi Islam, alhamdulillah, cari uang mudah dan pajak rendah. Itulah yang ditawarkan oleh Sistem Ekonomi Islam.
 
Ironisnya, di negeri kita yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia : cari uang susah dan pajak tinggi ! Kasihan betul rakyatnya. Solusinya : Tegakkan Sistem Ekonomi Islam ! Allahu Akbar !
Tulisan ini telah dimuat dalam Tabloid SUARA ISLAM edisi 63 tgl.23 Rabi’ul Awwal – 7 Rabi’ul Akhir 1430 H / 20 Maret – 3 April 2009 M dalam kolom SUARA DARIBUI.
 

 

 
Link to this page
Link to this page
Link to this page

Gambar

Sumanto Qurtubi dalam buku sesatnya “Lubang Hitam Agama” menyatakan bahwa “Agama” adalah pembunuh kreativitas dan pemasung intelektual yang mematikan akal dan nalar. Pernyataan tersebut merupakan jenis penyakit “keterbelakangan intelektual” yang sudah sangat kronis.

 
Sebagaimana sudah saya tuturkan pada tulisan sebelumnya bahwa kaum Liberal sangat mengandalkan akal, bahkan cenderung mempertuhankan akal, sehingga semua aturan Aqidah, Syariat dan Akhlaq ditimbang dengan neraca akal. Dengan berdalih ayat dan hadits tentang keistimewaan akal, mereka paksa Aqidah, Syariat dan Akhlaq untuk tunduk kepada akal. Itulah karenanya, kaum Liberal akan menentang ayat dan menolak hadits serta mengabaikan agama jika mereka nilai bertentangan dengan akal.

 
Benarkah dengan sikap demikian itu berarti kaum Liberal telah memuliakan akal, atau sebaliknya?. Insya Allah, tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam rangka untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif, maka terlebih dahulu harus dipaparkan tentang hubungan antara Iman, Akal dan Ilmu. Dan akan kita awali dengan fakta sejarah tentang Dialog Dua Imam.
 
Dialog Dua Imam
Asy-Syeikh Muhammad Abu Zahrah rhm menukilkan sebuah sejarah menarik dalam kitabnya yang berjudul “Al-Imam Ash-Shodiq” : Bahwa Imam Ja’far Ash-Shodiq RA (80-148 H) bersahabat baik dengan Imam Abu Hanifah RA (80-150 H), bahkan Imam Abu Hanifah RA banyak menyampaikan riwayat yang bersumber dari dari Imam Ja’far Ash-Shodiq RA. Suatu ketika ayahanda Imam Ja’far AsShodiq RA, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Sayyiduna Husein, rodhiyallaahu ‘anhum, melakukan “Tabayyun” kepada Imam Abu Hanifah RA tentang “issue” yang menuduh Imam Abu Hanifah RA lebih mendahulukan “dalil akal” daripada “dalil syar’i”. Dalam suatu pertemuan, berkatalah Imam Muhammad Al-Baqir RA kepada Imam Abu Hanifah RA : “Benarkah anda orang yang merubah agama Datukku dan hadits-haditsnya kepada Al-Qiyas ?” Imam Abu Hanifah RA menjawab : “Duduklah di tempatmu yang sepatutnya bagiku, karena sesungguhnya bagimu di sisiku kehormatan seperti kehormatan Datukmu SAW semasa hidupnya di tengah para Shahabatnya.”
 
Imam Muhammad Al-Baqir RA pun duduk, lalu Imam Abu Hanifah RA duduk di hadapannya sambil berkata : “Sesungguhnya aku ingin mengajukan tiga perkara, maka jawablah untukku : Pria lebih lemah atau Wanita ?” Imam Muhammad Al-Baqir RA menjawab : “Wanita lebih lemah.” Imam Abu Hanifah RA bertanya lagi : “Berapa bagian wanita dalam warisan ?” Imam Muhammad Al-Baqir RA menjawab : “Untuk pria dua bagian dan untuk wanita satu bagian.” Berkatalah Imam Abu Hanifah RA : “Inilah ilmu Datukmu ! Andaikata aku merubah agama Datukmu, sepatutnya dalam Al-Qiyas untuk pria satu bagian dan untuk wanita dua bagian, karena wanita lebih lemah daripada pria.”
 
Kemudian, Imam Abu Hanifah RA mengajukan perkara kedua, ia bertanya : “Shalat lebih baik atau puasa ?” Imam Muhammad Al-Baqir RA menjawab : “Shalat lebih baik.” Imam Abu Hanifah RA berkata : “Inilah sabda Datukmu ! Andaikata aku merubah sabda Datukmu, niscaya sesungguhnya wanita jika suci dari haidhnya, maka aku perintahkan dia untuk mengqodho shalat dan tidak perlu mengqodho puasa.”
 
Lalu, Imam Abu Hanifah RA melontarkan perkara ketiga, ia bertanya lagi : “Air seni lebih najis atau air mani ?” Imam Muhammad Al-Baqir RA menjawab : “Air seni lebih najis.” Imam Abu Hanifah RA berkata : “Andaikata aku merubah agama Datukmu dengan Al-Qiyas, niscaya aku perintahkan untuk mandi karena mengeluarkan air seni dan cukup berwudhu karena mengeluarkan air mani. Akan tetapi aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan merubah agama Datukmu dengan Al-Qiyas.” Setelah itu, Imam Muhammad Al-Baqir RA langsung berdiri dan memeluk Imam Abu Hanifah RA serta mencium wajahnya.
 
Selanjutnya Syeikh Abu Zahra rhm menyatakan bahwa dari fakta sejarah di atas, terlihat jelas kepemimpinan Imam Muhammad Al-Baqir RA di tengah para Ulama. Beliau pimpinan para Ulama yang selalu mengawasi, memanggil, menghadirkan, memeriksa dan mengoreksi para Ulama di zaman itu. Dan para Ulama sekelas Imam Abu Hanifah RA mengakui kepemimpinan tersebut dan mentaatinya.
 
Dalam kitab tersebut, penulis juga menyebutkan ada cerita serupa versi kalangan Syi’ah yang menyebutkan bahwa Dialog tersebut terjadi antara Imam Ja’far Ash-Shodiq RA dengan Imam Abu Hanifah RA, dan justru Imam Ja’far Ash-Shodiq RA yang mengajukan aneka pernyataan tentang warisan, wanita haidh dan air seni di atas, dalam rangka mengkritisi sikap Imam Abu Hanifah RA yang banyak menggunakan Al-Qiyas. Namun, Syeikh Muhammad Abu Zahrah rhm mentarjih riwayat pertama tadi. Terlepas dari riwayat mana yang “rajih”, yang jelas dalam kisah di atas ada pelajaran penting tentang kewaspadaan dalam penggunaan “Akal” atau “Dalil Aqli”.
 
Iman, Akal dan Ilmu
Dari kisah di atas, kita mendapat pelajaran yang sangat berharga tentang Iman, Akal dan Ilmu. Setiap muslim semestinya menerima semua aturan agama Islam baik terkait Aqidah, Syariat mau pun Akhlaq dengan iman terlebih dahulu, lalu tanyakan dengan akal tentang kenapa begini dan kenapa begitu, kemudian jawablah dengan ilmu.
 
Itulah karenanya, Ahlus Sunnah wal Jama’ah menetapkan kaidah bahwasanya : Wajib mendahulukan Dalil Naqli daripada Dalil Aqli. Artinya, apa yang sudah ditetapkan Dalil Naqli dari Al-Qur’an dan As-Sunnah mau pun Al-Ijma’ terima dulu dengan “Iman”. Jangan ditimbang dengan “Neraca Akal” dulu. Setelah diterima dan diyakini sebagai ajaran Islam berdasarkan Dalil Naqli yang shahih, maka silakan “Akal” menggali tentang apa dan kenapanya untuk menggali hikmah. Lalu, jawablah dengan “Ilmu” yang lurus lagi benar.
 
Berbahaya sekali, jika kita mengedepankan “Akal” daripada “Iman”, karena berapa banyak persoalan agama yang sulit dirasionalisasikan. Akal memang istimewa, tapi kita wajib menggunakannya secara benar, bukan dibiarkan berpikir liar. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib RA pernah mengatakan : “Andaikata ajaran agama itu diambil dari logika niscaya bagian bawah Khuff lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya.”
Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan
Dalam dialog antara Imam Muhammad Al-Baqir RA dan Imam Abu Hanifah RA, disinggung tentang masalah bagian waris anak laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS.4.An-Nisaa’ ayat 11 : “Yuushiikumullaahu Fii Aulaadikum Lidz Dzakari Mitslu Hazhzhil Untsayain” artinya “Allah mewasiatkan (mensyariatkan) bagimu tentang (warisan) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”
 
Fakta menunjukkan bahwasanya perempuan lebih lemah daripada laki-laki, sebagaimana disepakati oleh kedua Imam tersebut dalam dialog mereka. Menurut “Akal” semestinya bahagian warisan anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki, karena anak perempuan yang lebih lemah tentunya lebih membutuhkan bahagian yang lebih banyak ketimbang anak laki-laki yang jauh lebih kuat. Masih menurut “Akal”, setidaknya bahagian warisan anak perempuan mesti sama dengan bahagian anak laki-laki, agar tercipta keadilan. Akan tetapi, Dalil Naqli menentukan tidak demikian, melainkan bahagian warisan anak laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu ( 2 : 1 ). Apakah dengan demikian aturan Syariat tentang warisan tidak sejalan dengan “Akal” ?!
 
Sesuai prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah, kita wajib mengedepankan Dalil Naqli daripada Dalil Aqli. Artinya, aturan Syariat tentang warisan tersebut terima dulu dengan iman, yaitu yakinilah sebagai aturan Allah Yang Maha Adil. Lalu, silakan “Akal” menggali tentang kenapa harus begitu aturannya ?! Kenapa tidak seperti yang dipahami “Akal” tadi ?! Maka jawablah dengan “Ilmu” yang benar, yaitu bahwasanya ajaran Islam tidak boleh dipahami secara sepotong-sepotong, tapi harus menyeluruh.
 
Dalam ajaran Islam, tanggung-jawab seorang anak laki-laki dalam keluarga sangat besar. Sepeninggal ayahnya, maka anak laki-lakilah yang harus bertanggung-jawab terhadap ibu dan saudara perempuannya, termasuk soal nafkah. Jadi, dengan bahagian warisannya, si anak laki-laki harus menggunakan sepenuhnya untuk melindungi dan menafkahi keluarga tersebut, sedang si anak perempuan dengan bahagian warisan yang didapatnya tidak ada kewajiban untuk menanggung ibu dan saudara laki-lakinya.
 
Secara hitungan matematis maka bahagian warisan si anak laki-laki dalam waktu tertentu akan habis digunakan untuk kepentingan keluarga, sedang bahagian warisan si anak perempuan akan tetap tidak berkurang. Jadi, pada hakikatnya sebenarnya bahagian warisan anak perempuan jauh lebih besar daripada bahagian warisan anak laki-laki, karena bahagian anak laki-laki harus dibelanjakan untuk keluarga sedang bahagian anak perempuan tidak. Karenanya, setelah aturan Syariat tersebut diurai dengan “Ilmu” yang benar,  ternyata sejalan dengan “Akal” sehat.
 
Dengan demikian, justru Islam telah sangat memperhatikan anak perempuan lebih daripada anak laki-laki dalam soal warisan, yaitu melalui penyesuaian dengan pembagian tanggung-jawab. Itu soal warisan, lain lahi soal pemberian, dalam sebuh hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani rhm dan Imam Al-Baihaqi rhm bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Samakanlah di antara anak-anakmu dalam pemberian. Andaikata aku melebihkan bagian sesorang (dari anak-anakku), niscaya aku lebihkan bahagian anak perempuan.” Jadi, jika mau bagi lebih untuk anak perempuan, bagilah semasa si ayah masih hidup sebagai pemberian, sedang ketika si ayah wafat maka Allah SWT telah mengatur pembagian warisan dalam Kitab Sucinya.
 
Qodho Shalat dan Puasa
Dalam dialog antara Imam Muhammad Al-Baqir RA dan Imam Abu Hanifah RA, disinggung juga tentang masalah wanita yang suci dari haidhnya wajib mengqodho puasa tapi tidak perlu mengqodho shalat. Dalam sebuah riwayat shahih, Sayyidah Aisyah RA menyatakan bahwa di zaman Nabi SAW para perempuan yang suci dari haidhnya diperintahkan untuk mengqodho puasa dan tidak diperintahkan mengqodho shalat.
 
Fakta menunjukkan bahwasanya shalat lebih baik dan lebih wajib serta lebih tinggi kedudukannya daripada puasa, sebagaimana disepakati oleh kedua Imam tersebut dalam dialog mereka. Menurut “Akal” semestinya jika shalat saja yang lebih wajib tidak perlu diqodho, apalagi puasa seharusnya lebih tidak perlu diqodho. Maka kesimpulan hukumnya berdasarkan “Akal” semata, perempuan yang suci dari haidh tidak perlu mengqodho puasa yang ditinggalkannya karena haidh.
 
Masih menurut “Akal” bisa juga sebaliknya, yaitu jika puasa saja yang tidak lebih wajib daripada shalat harus diqodho, apalagi shalat seharusnya lebih wajib diqodho. Maka kesimpulan hukumnya berdasarkan “Akal” semata, perempuan yang suci dari hadih wajib mengqodho shalat yang ditinggalkannya karena haidh. Dua metode berpikir yang digunakan “Akal” tidak sejalan dengan aturan syariat yang mewajibkan perempuan yang suci dari haidh untuk mengqodho puasa tapi tidak perlu mengqodho shalat.
 
Sesuai prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah, kita wajib mengedepankan Dalil Naqli daripada Dalil Aqli. Artinya, aturan Syariat tentang shalat dan puasa bagi wanita haidh tersebut terima dulu dengan iman, yaitu yakinilah sebagai aturan Allah Yang Maha Adil. Lalu, silakan “Akal” menggali tentang kenapa harus aturan Syariatnya seperti itu ?! Kenapa tidak seperti yang dipahami “Akal” dengan dua cara berpikirnya tadi ?! Maka jawablah dengan “Ilmu” yang benar.
 
Puasa dalam setahun hanya sekali, yaitu sebulan Ramadhan, sehingga jika perempuan yang suci dari haidh harus mengqodho puasa Ramadhan yang ditinggalkannya karena haidh, maka “tidak menyulitkan”. Mengqodho beberapa hari puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena haidh, bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, itu pun boleh dicicil sehari-sehari selama setahun hingga Ramadhan berikutnya. Bahkan jika luput hingga Ramadhan berikutnya, maka jumlah utang hari puasanya tidak bertambah, hanya ditambah fidyah dalam madzhab Syafi’i.
 
Sedang shalat sehari semalam ada lima waktu, jika harus diqodho maka setiap bulannya si perempuan harus mengqodho shalat sekian puluh kali sesuai jumlah hari haidhnya. Tentu itu akan menyulitkan kaum wanita. Padahal, mengurus diri dalam melalui masa haidh setiap bulannya sudah merupakan beban bagi wanita, apa harus ditambah beban lagi dengan mengqodho shalatnya ?!
 
Dengan demikian, jelaslah kenapa para wanita yang suci dari haidh hanya diwajibkan qodho puasa tanpa qodho shalat ? Jawabnya, sebagai rahmat dari Allah SWT bagi kaum wanita, agar mereka tidak terbebankan dengan beban yang terlalu berat. Betapa adilnya Allah SWT dan betapa indah syariat-Nya. Karenanya, setelah aturan Syariat tersebut diurai dengan “Ilmu” yang benar,  ternyata sejalan dengan “Akal” sehat.
 
Air Mani dan Air Seni
Dalam dialog antara Imam Muhammad Al-Baqir RA dan Imam Abu Hanifah RA, disinggung juga tentang masalah air mani dan air seni. Orang yang mengeluarkan air mani diwajibkan mandi untuk mengangkat hadats besarnya, sedang yang mengeluarkan air seni tidak wajib mandi tapi cukup berwudhu untuk mengangkat hadats kecilnya. Demikianlah diatur oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.
 
Fakta menunjukkan bahwasanya air seni lebih najis daripada air mani, sebagaimana disepakati oleh kedua Imam tersebut dalam dialog mereka. Bahkan dalam madzhab Syafi’i, air mani itu suci tidak najis. Menurut “Akal” semestinya jika mengeluarkan air seni saja yang najis tidak wajib mandi, apalagi mengeluarkan air mani yang suci lebih tidak wajib mandi. Maka kesimpulan hukumnya berdasarkan “Akal” semata, orang yang hadats besar karena mengeluarkan mani tidak wajib mandi.
 
Masih menurut “Akal” bisa juga sebaliknya, yaitu jika mengeluarkan air mani saja yang suci wajib mandi, apalagi mengeluarkan air seni yang najis lebih wajib mandi. Maka kesimpulan hukumnya berdasarkan “Akal” semata, orang yang hadats kecil karena mengeluarkan air seni wajib mandi untuk mengangkat hadatsnya tersebut.
 
Sesuai prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah, kita wajib mengedepankan Dalil Naqli daripada Dalil Aqli. Artinya, aturan Syariat tentang air mani dan air seni tersebut terima dulu dengan iman, yaitu yakinilah sebagai aturan Allah Yang Maha Adil. Lalu, silakan “Akal” menggali tentang kenapa harus aturan Syariatnya macam itu ?! Kenapa tidak seperti yang dipahami “Akal” dengan dua pola pikirnya tadi ?! Maka jawablah dengan “Ilmu” yang benar.
 
Seseorang mengeluarkan air seni dalam sehari semalam bisa berulang-kali, sehingga jika diwajibkan mandi maka akan sangat menyulitkan kehidupan manusia. Sedang mengeluarkan mani tidak sesering mengeluarkan air seni, sehingga jika diwajibkan mandi maka tidak akan menyulitkan kehidupan manusia.
 
Selain itu, orang yang mengeluarkan air seni tidak akan menguras tenanganya, bahkan setelah buang air kecil akan terasa lega dan nyaman, sehingga tidak perlu mandi untuk memulihkan tenaga, tapi cukup istinja untuk kebersihan dan wudhu saja untuk mengangkat hadats kecilnya. Sedangkan orang yang mengeluarkan air mani pasti akan menguras tenaganya, sehingga untuk memulihkan tenaga dan menyegarkan badannya dibutuhkan mandi, sekaligus untuk mengangkat hadats besarnya.
 
Pantas, orang yang mengeluarkan air seni yang najis tidak wajib mandi, sedang orang yang mengeluarkan air mani yang suci justru wajib mandi. Dengan demikian, jelaslah betapa adilnya Allah SWT dan betapa indah syariat-Nya. Karenanya, setelah aturan Syariat tersebut diurai dengan “Ilmu” yang benar,  ternyata sejalan dengan “Akal” sehat.
 
Metode Penggunaan Akal
Dengan uraian di atas, menjadi jelas bahwasanya menggunakan “Akal” tidak boleh sembarangan, tapi harus dengan metode yang benar. Tanpa metode yang benar, maka “Akal” akan berpikir jalang dan liar. Barangsiapa menggunakan “Akal” tanpa metode yang benar berarti ia sedang melecehkan akal dan daya pikirnya sendiri, bahkan sedang memperkosa akalnya sekaligus membunuh nalarnya. Karenanya, Dalam menggunakan “Akal” ada sejumlah syarat yang wajib diperhatikan.
 
Pertama, tancapkan keyakinan bahwa apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulullah SAW pasti benar. Ini yang pertama dan paling utama, karena tanpa ini “Akal” mau pun “Ilmu” tidak akan mendapat jalan yang selamat.
 
Kedua, tancapkan keyakinan bahwa “Akal” manusia yang sempit dengan “Ilmu” yang sedikit mustahil mampu mengarungi samudera ilmu pengetahuan Allah Yang Maha Luas tanpa batas. Sebagaimana Allah SWT telah menegaskan dalam QS.17.Al-Israa’ ayat 85 bahwasanya manusia tidaklah diberikan ilmu pengetahuan kecuali sedikit”. Dan dalam QS.2.Al-Baqarah ayat 115, Allah SWT menegaskan tentang keluasan rahmat dan ilmu pengetahun-Nya.
 
Ketiga, tancapkan keyakinan bahwa semua ketetapan hukum Allah SWT yang “Muhkamat” baik yang tertuang dalam Al-Qur’an mau pun Sunnah Nabi-Nya pasti bisa diurai dengan “Akal” dan “Ilmu”, dalam arti kata tidak ada yang tidak masuk di akal dan tidak ada yang bertentangan dengan ilmu, karena ajaran agama ini untuk orang yang berakal dan selalu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ada pun tentang yang “Mutasyabihat” sebagian Ulama berpendapat hanya Allah SWT yang mengetahuinya, sedang sebagian Ulama yang lain meyakini bahwa orang yang kuat akal dan cemerlang ilmunya diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk memahaminya. Tentang “Muhkamat” dan “Mutasyabihat”, tertuang dalam firman Allah SWT pada QS.3. Aali ‘Imraan : 7.
 
Keempat, selalu gunakan prinsip “Wajib mengedepankan Dalil Naqli daripada Dalil Aqli”, sebagaimana telah ditetapkan sebagai kaidah yang muqorror oleh Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Dengan demikian, maka “Aqli” harus ikut “Naqli”, tidak sebaliknya, sehingga “Akal” akan selalu menjadi pembela Aqidah, Syariat dan Akhlaq, bukan menjadi musuhnya.
 
Dan kelima, gunakan “Akal Sehat” dengan “Ilmu Benar” atas dasar “Iman Kuat” untuk menggali rahasia ajaran agama Islam yang kamil (sempurna) dan syamil (menyeluruh). Dengan demikian, Iman, Akal dan Ilmu selalu seiring sejalan untuk mencari ridho Allah SWT.
 
Liberal dan Akal
Setelah uraian di atas, kini kita lihat : Adakah kaum Liberal yang selama ini selalu menggaungkan tentang keistimewaan akal sudah memuliakan akal ?!  Sudahkah kaum Liberal menggunakan akal dengan metode yang semestinya ?!  Bagaimana cara kaum Liberal menempatkan posisi Iman, Akal dan Ilmu ?!
 
Andaikan kaum Liberal sudah menggunakan akal sebagaimana mestinya sesuai dengan metode yang benar, maka seharusnya kaum Liberal tidak menentang hukum Allah SWT dan tidak pula menantang hukum Rasulullah SAW. Andaikan kaum Liberal sudah menempatkan posisi Iman, Akal dan Ilmu secara tepat, maka semestinya Akal dan Ilmu mereka tidak melawan Iman.
 
Tingkah laku Liberal yang suka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, serta  melegalisasi aneka kesesatan dan kema’siatan, sudah lebih dari cukup menjadi bukti bahwa kaum Liberal tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya. Semua itu sudah menjelaskan bahwasanya kaum Liberal dalam penggunaan akal tidak tunduk kepada metode yang benar.
 
Dengan demikian, kaum Liberal tidak pernah memuliakan akal sebagaimana mestinya. Justru, kaum Liberal telah melecehkan akal, bahkan memperkosa akal dan membunuh nalarnya sendiri. Sungguh buruk dan busuk serta terkutuk kaum Liberal yang telah merusak kemuliaan akal dan kehormatan nalar yang dikaruniakan Allah SWT.
 
Semoga Allah SWT selalu melindungi kaum muslimin kapan saja dan dimana saja dari kejahatan kaum Liberal. Aamiiin….!
 
Penulis: Dr Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA
Sumber : Suara-Islam.com
 
Kita sering mendengar istilah. “MASYARAKAT INTERNASIONAL”, bahkan tidak sedikit dari kita yang suka menggunakannya, namun tidak banyak di antara kita yang memahami maksud sesungguhnya dari istilah tersebut. Sebagian dari kita meyakini bahwa istilah tersebut digunakan untuk merepresentasikan sikap masyarakat dunia secara keseluruhan. Padahal, tidak demikian.
Penggunaan istilah “Masyarakat Internasional” mulai populer seusai Perang Dunia II, yaitu seiring dengan mulai aktifnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam kancah internasional. Bahkan sikap mayoritas anggota PBB sering disebut sebagai sikap Masyarakat Internasional, karena dianggap sebagai sikap yang secara representatif mewakili masyarakat dunia internasional. Padahal, sekali lagi, tidak demikian.
Sebagaimana sama kita ketahui bahwa PBB dikuasai oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis, yang secara de yure kelima negara tersebut memiliki Hak Veto di Dewan Keamanan PBB. Bahkan secara de facto, Amerika Serikat adalah yang paling dominan memiliki pengaruh dalam penentuan sikap Dewan Keamanan mau pun Majelis Umum PBB, sehingga hampir semua putusan PBB dalam bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, moneter, perbankan, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan HAM, sejalan dengan arah kepentingan politik AS dan sekutunya. Dan AS sendiri dikuasai oleh gerakan Ekstrimis Zionis dan Radikalis Salibis Internasional.Kedua kelompok tersebut dengan kekuatan ekonomi dan keuangannya, melalui penguasaan media komunikasi dan informasi internasional, dengan sangat mudah dan leluasa mengklaim bahwa sikap PBB yang sejalan dengan sikap mereka tersebut adalah sikap Masyarakat Internasional.
Dengan demikian, istilah Masyarakat Internasional sebenarnya hanya merupakan representase dari sikap Zionis dan Salibis Internasional yang diwakili AS dan sekutunya. Tidak ada sangkut paut dengan masyarakat dunia yang sebenarnya, apalagi dengan Dunia Islam.

KEBIJAKAN KAFIR DAN KEJAHATAN MUSLIM
Dari uraian di atas, kita tidak perlu lagi heran atau pun kaget, dengan berbagai sikap PBB yang disebut sebagai sikap Masyarakat Internasional, justru banyak yang sangat merugikan Dunia Islam.
Sebagai contoh kasus ; Tatkala Presiden AS menyatakan akan mengejar dan membunuh Usamah bin Ladin dengan tuduhan terorisme, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebut hal tersebut sebagai KEBIJAKAN AS yang harus dihormati. Namun, ketika pernyataan tersebut direspon pihak Usamah dengan menyatakan akan melawan AS atas kejahatan kemanusiaannya di Iraq dan Afghanistan, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebutnya sebagai KEJAHATAN USAMAH yang harus dihentikan.
Kasus lainnya, tatkala Israel membombardir Palestina sehingga berjatuhan banyak korban dari warga sipil yang tak berdosa, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebutnya sebagai KEBIJAKAN ISRAEL untuk membela diri dan melindungi warganya. Namun, tatkala Para Pejuang Hamas di Palestina melakukan perlawanan untuk membela agama, bangsa dan negaranya, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebutnya sebagai KEJAHATAN HAMAS yang harus dikutuk.
Kasus selanjutnya, tatkala Israel mengancam akan menyerang Iran untuk menghancurkan program nuklirnya, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebut ancaman tersebut sebagai KEBIJAKAN ISRAEL untuk menjaga keamanan dunia. Namun tatkala Iran balik mengancam akan melawan segala bentuk gangguan Israel terhadap Iran, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebut balasan ancaman tersebut sebagai KEJAHATAN IRAN yang mengancam keamanan dunia.

ISLAM DAN TERORIS
Berbagai kasus lainnya lagi, tatkala tentara Philipina membantai Muslim Moro di Mindanau, tentara Thailand membunuhi Muslim di Patani dan Narasthiwat, tentara Myanmar melakukan pembersihan etnis Muslim Rohingya, tentara India menghabisi muslim Kashmir, tentara AS membumihanguskan Iraq dan Afghanistan, tentara Rusia memporakporandakan wilayah muslim Chechnya, China menindas muslim Uighur di Xinjiang, dan sebagainya, maka tak ada suara Masyarakat Internasional yang menyebut mereka sebagai teroris. Namun tatkala para pejuang muslim bangkit di berbagai negeri tersebut melakukan perlawanan terhadap kezaliman, maka mereka kompak koor bersama dengan mengatasnamakan Masyarakat Internasional menyebut para pejuang tersebut sebagai gerombolan TERORIS yang sangat berbahaya.
Termasuk kasus dalam negeri Indonesia, tatkala terjadi pembantaian terhadap ribuan umat Islam di Ambon dan Poso yang dilakukan kelompok Ekstrimis Salibis yang menyebut diri mereka sebagai Laskar Kristus, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebutnya sebagai KERUSUHAN BIASA, tak satu pun pelakunya disebut Teroris. Namun tatkala Laskar Islam dari berbagai Ormas Islam yang datang dari pelbagai daerah turun ke Ambon dan Poso untuk menghentikan kebiadaban Laskar Kristus, maka AS dengan memanfaatkan PBB atas nama Masyarakat Internasional menyebutnya sebagai AKSI TERORISME, dan menyebut para pejuang dari Laskar Islam sebagai TERORIS, sehingga pemerintah RI ditekan untuk mengejar dan menangkap bahkan membunuh mereka dengan dalih Perang Melawan Terorisme.
Dengan demikian jelas sudah, bahwa Masyarakat Internasional adalah komunitas terbatas dari kalangan Ekstrimis Zionis dan Salibis Radikalis Internasional yang menguasai Dunia Barat, serta menunggangi institusi PBB untuk mencapai keinginan memperbudak seluruh masyarakat dunia di semua sektor kehidupannya. Sikap Zionis – Salibis adalah yang disebut sebagai sikap Masyarakat Internasional, keinginan mereka adalah yang dikatakan sebagai keinginan Masyarakat Internasional, dan kemarahan mereka adalah yang dianggap sebagai kemarahan Masyarakat Internasional.
Kini, Masyarakat Internasional dalam makna tersebut wajib dipatuhi seluruh masyarakat dunia. Dan semua produk politik Masyarakat Internasional mesti dijadikan Pedoman Hidup Dunia, seperti HAM, Demokrasi, Kapitalisme, Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme, Kesetaraan Gender, Anti Polyangami, Keluarga Berencana, Westernisasi, dan sebagainya. Dan semua produk budaya Masyarakat Internasional harus dijadikan sebagai Gaya Hidup Dunia, seperti yang terkait dengan Enterteiment, Game, Music, Film, Sex, Mode, Fashion, Sport, Shopping, hingga soal Food (makanan). Siapa menolak akan ditindak, dan siapa tidak setuju akan dijadikan musuh bagi Masyarakat Internasional.
MASYARAKAT ISLAM INTERNASIONAL
Dengan apa yang sudah diuraikan di atas tadi, maka sudah saatnya umat Islam di seluruh dunia bersatu membangun Masyarakat Islam Internasional sebagai tandingan dari Masyarakat Internasional ala Zionis dan Salibis. Itu bisa diawali dengan memfungsikan OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai EMBRIO Khilafah Islam. Dunia Islam harus mampu menghapus semua SEKAT yang telah memisahkan mereka selama berabad-abad. Bentuk konkritnya mesti mencakup berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, tekhnologi, dan sebagainya. Ada pun langkah konkrit yang bisa diambil, antara lain :
1. Membentuk PARLEMEN BERSAMA DUNIA ISLAM yang beranggotakan Tokoh-Tokoh Islam yang kredibel dan representatif mewakili negeri-negeri Islam dari mana mereka berasal.

2. Mendirikan BANK DUNIA ISLAM yang bersih dari segala bentuk Ekonomi Riba mau pun praktek perbankan yang Eksploitatif dan Kapitalitatif.

3. Menyatukan MATA UANG seluruh dunia Islam dan menjadikannya sebagai ALAT TUKAR WAJIB bagi negara mana pun yang berhubungan dagang atau bisnis dengan Dunia Islam.

4. Membentuk MASYARAKAT EKONOMI ISLAM yang menjadi forum kerjasama ekonomi antar negara Islam sekaligus sebagai benteng proteksi bagi semua produk dan komoditi Dunia Islam dari ancaman Pasar Bebas Masyarakat Internasional.

5. Membangun PAKTA PERTAHANAN ISLAM yang menjadi wadah kerjasama di bidang militer, strategi, persenjataan dan pertahanan antar Dunia Islam, sekaligus menjadi POLISI DUNIA yang siap melawan segala bentuk kezaliman dan kejahatan kemanusiaan untuk menciptakan KEDAMAIAN DUNIA seutuhnya.
6. Membangun PUSAT ANTARIKSA ISLAM yang mengatur sendiri komunikasi dan informasi Satelit Dunia Islam, serta mem-protect negeri-negeri Islam dari segala bentuk penyadapan, penyusupan dan invansi gelombang komunikasi dan informasi yang dilakukan musuh Islam.
7. Menjadikan BAHASA ARAB sebagai BAHASA RESMI DUNIA ISLAM dan menjadikannya sebagai KURIKULUM WAJIB bagi setiap sekolah di seluruh negeri Islam pada tiap jenjangnya.
8. Setiap muslim bebas keluar masuk ke negara Islam mana pun yang diinginkannya tanpa proses keimigrasian yang rumit dan melelahkan. Dan setiap negara Islam mempermudah proses ASIMILASI antar warga negara Islam.
9. Membangun PUSAT NUKLIR ISLAM bagi pengembangan Program Nuklir Dunia Islam untuk KEDAMAIAN dan PERDAMAIAN.
10. Menjadikan MEKKAH dan MADINAH sebagai KOTA SUCI INTERNASIONAL yang lepas dari kekuasaan politik pihak mana pun, sekaligus sebagai PUSAT PERADABAN ISLAM yang seluruh negara Islam ikut andil dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangannya. Dalam hal ini, Negara-negara Arab, khususnya Saudi Arabia, bisa menjadi UJUNG TOMBAKNYA.
Jika langkah-langkah konkrit di atas berhasil direalisasikan, maka sekat wilayah dan teritorial antar Negara Islam hanya merupakan SEKAT FORMALITAS pergaulan internasional, sehingga peran dan fungsi Kepala Negara dari tiap-tiap Negeri Islam semacam AMIR yang mengatur masing-masing negerinya untuk kemudian bertanggungjawab kepada KHALIFAH. Sdengan sekat sistem kehidupan bermasyarakat di setiap negara Islam tersebut hanya merupakan ‘URF yaitu adat istiadat yang mesti dihargai dan dihormati dengan tetap disesuaikan dan dijaga agar tidak melanggar sistem Islam. Selanjutnya, jalan menuju berdirinya Khilafah Islamiyyah ‘Alamiyyah semakin terbuka lebar.

KHILAFAH PHOBIA
Selama ini, upaya perjuangan penegakan KHILAFAH ISLAMIYYAH dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sesuatu yang UTOPIS. Bahkan cenderung dimusuhi oleh berbagai negara Islam sendiri, karena dianggap sebagai gerakan politik yang akan menumbangkan semua pemerintahan di negara-negara Islam. Para pemimpin negeri Islam memandang para pejuang Khilafah Islamiyyah sebagai kompetitorkekuasaan yang mengancam kedudukan mereka, bahkan kedaulatan negara mereka, sehingga harus disingkirkan.
Sikap KHILAFAH PHOBIA seperti itu muncul sebagai akibat ketidakmengertian mereka tentang hakikat Khilafah Islamiyyah. Disamping adanya kelompok umat Islam yang mengkampanyekan Sistem Khilafah secara vulgar dengan statement penghapusan semua pemerintahan negara Islam, peniadaan semua batas wilayah teritorial antar negara Islam, pelenyapan kedaulatan setiap negara Islam, pemberangusan hak-hak kebangsaan semua negeri Islam, hingga penolakan terhadap semua produk budaya lokal negeri Islam secara membabi-buta. Kelompok ini sangat eksklusif, menafsirkan Khilafah Islamiyyah secara hitam-putih. Penuh semangat tapi tidak realistis. Penuh energi tapi jalan sendiri. Penuh potensi tapi terlalu ambisi.
Kampanye Khilafah semacam itu telah menjadikan Khilafah Islamiyyah sebagai momok yang sangat menakuntukan bagi para penguasa di negeri-negeri Islam. Karenanya, apa yang telah diuraikan di atas merupakan tawaran solusi bagi perjuangan penegakan Khilafah Islamiyyah yang lebih logis dan realistis, bahkan lebih simpatik dan menarik bagi negaa-negara Islam dan para pemimpinnya, karena tidak ada agenda Power Kompetitif yang sistemik.
Insya Allah, ketika para penguasa Dunia Islam tidak merasa terancam negerinya dan kekuasaannya dengan perjuangan penegakan Khilafah Islamiyyah, maka mereka akan mau mendengar dan mengkaji tentang apa dan bagaimana konsep Khilafah Islamiyyah. Dan ketika mereka sudah memahami hakikat Khilafah Islamiyyah yang sebenarnya, bukan tidak mungkin mereka akan terpanggil untuk mewujudkannya, bahkan mungkin justru mereka yang akan lebih semangat daripada para pejuang penegak Khilafah Islamiyyah selama ini.
Ahlan wa Sahlan Ya Marhaban. Selamat datang KHILAFAH ISLAMIYYAH.

(Tulisan ini telah dimuat di Tabloid SUARA ISLAM edisi 85 tanggal 19 Rabi’ul Awwal – 3 Rabi’ul Akhir 1431 H / 5 – 19 Maret 2010)

Gambar
1. AL-HABIB HUSEIN BIN MUKHSIN AL-AYDRUS
2. SYARIFAH SALMA BINTI HUSEIN AL-AYDRUS
3. MBAH PANGERAN SYARIF (DATUK BANJIR) BIN SYEIKH ABDURROHMAN (LUBANG BUAYA)
4. AL-HABIB UMAR BIN MUHAMMAD BIN HASAN BIN HUD AL-ATHOS (Al-Khaerot)
5. AL-HABIB ‘ALI BIN HUSEIN AL-ATHOS (Al-Hawi)
6. AL-HABIB AHMAD BIN ABDULLAH BIN HASAN AL-ATHOS (Al-Khaerot)
7. AL-HABIB ‘IDRUS BIN HUSEIN AL-HAMID AL-KHOIROT (Kramat Al-Khaerot)
8. PANGERAN JAYAKARTA BIN PANGERAN SUNGRASA WIJAYA KARTA BIN TUBAGUS ANGKE (Klender)
9. PANGERAN LAHUT (Klender)
10. PANGERAN SEGIRI BIN SULTAN AGUNG TIRTAYASA (Klender)
11. PANGERAN SURYA (KLENDER)
12. RATU ROFIAH (KLENDER)
13. SYEIKH KOMPI UBAN (KRAMAT CIPINANG)
14. SYEIKH DATUK GEONG (KRAMAT JATI)
15. SYEIKH DATUK BANJAR (KRAMAT JATI)
16. KYAI QOSIM BIN KYAI TOHIR (PULO)
17. AL-HABIB UMAR (KRAMAT KOMPI MAS SEMPER)
18. AL-HABIB MUHAMMAD SYARIF BIN ALWI BIN HASAN BIN ALI ASSEGAF (KOMPI JENGGOT)
19. SYEIKH KOMPI TIMUR (KRAMAT SUNTER)
20. SYEIKH KOMPI BARAT (KRAMAT SUNTER)
21. SYEIKH KOMPI RESO (KRAMAT SUNTER)
22. SYEIKH KOMPI PENGANTIN (KRAMAT YOS SUDARSO)
23. AL-HABIB SYARIF BIN ‘ALI BIN HUSEIN BIN UTSMAN (CUCU SUNAN GUNUNG JATI 19, KRAMAT MENGKOK) SEMPER
24. SAYYID ALI (KRAMAT BATU TIMBUL/TUMBUH SEMPER)
25. PANGERAN PUGER BIN MUHAMMAD BIN SULTAN HASANUDIN (KRAMAT DEWA KEMBAR)
26. AL-HABIB SALIM BIN SYEIKH ABU BAKAR (DEWA KEMBAR)
27. AL-HABIB SAYYID HUSEIN BIN HASAN BIN SYEIKH ABU BAKAR (KRAMAT DEWA KEMBAR)
28. AL-HABIB ‘ALI BIN AHMAD ABDULLOH AL-HABSYI/MBAH SAYYID ARELI DATO KEMBANG (KRAMAT ANCOL)
29. SYARIFAH ENENG (KRAMAT ANCOL)
30. AL-HABIB HANUN BIN SYEIKH ABU BAKAR (KRAMAT ANCOL)
31. HABABAH SYARIFAH REGOAN BINTI HANUN BINTI SYEIKH ABU BAKAR (KRAMAT ANCOL)
32. AL-HABIB HASAN BIN MUHAMMAD AL-HADDAD (MBAH PRIUK)
33. AL-HABIB SYARIF MUHSIN BIN ‘ALI BIN ISHAQ BIN YAHYA (KRAMAT CILINCING)
34. AL-HABIB SYEIKH ABDUL HALIM BIN YAHYA (KRAMAT AL-ALAM MARUNDA)
35. AL-HABIB MUHAMMAD BIN UMAR AL-QUDSY (KRAMAT KAMPUNG BANDAN)
36. AL-HABIB ‘ALI BIN ABDURROHMAN BA’ALAWY (KRAMAT KAMPUNG BANDAN)
37. AL-HABIB ABDURROHMAN BIN ALWI ASSATIRI (KRAMAT KAMPUNG BANDAN)
38. SYARIFAH FATIMAH KECIL BINTI HUSEIN AL-AYDRUS (KRAMAT PEKOJAN)
39. AL-HABIB HUSEIN BIN ABU BAKAR AL-AYDRUS (KRAMAT LUAR BATANG)
40. AL-HABIB MUHAMMAD BIN SYEIKH BIN HUSEIN AL-BAHAR (KRAMAT TUNGGAK)
41. MU’ALLIM SYAFI’I HADZAMI BIN SHOLEH RO’IDI (KEBAYORAN)
42. AL-HABIB UTSMAN BIN ABDULLOH BIN AQIL BIN YAHYA BIN AL’ALAWY (PONDOK BAMBU)
43. PANGERAN SYARIF HAMID AL-QODRI BIN AL-HABIB SULTON SYARIF ABDUL ROHMAN AL-QODRY BIN MAULANA SYARIF HUSEIN (KRAMAT ANGKE)
44. SYARIFAH AMINAH BINTI PANGERAN SYARIF HUSEIN AL-HABSYI (KRAMAT ANGKE)
45. AL-HABIB SHOLEH AL-HABSYI (KRAMAT ANGKE)
46. KOMPI NA SYEIKH (KRAMAT ANGKE)
47. SYEIKH JA’FAR (KRAMAT ANGKE)
48. SYEIKH LIONG (KRAMAT ANGKE)
49. SYARIFAH MARIAM (KRAMAT ANGKE)
50. PANGERAN TUBAGUS ANJANI (KRAMAT ANGKE)
51. AL-HABIB SAYYID ABU BAKAR BIN SAYYID ALWI BAHSAN JAMALULLAIL (KRAMAT MANGGA DUA)
52. AL-HABIB ALWI BIN AHMAD JAMALULLAIL (KRAMAT MANGGA DUA)
53. AL-HABIB ABU BAKAR BIN ABDULLOH AL-AYDRUS (KRAMAT WACUNG)
54. SYARIFAH HUDZAIFAH BINTI ABDULLOH AL-AYDRUS (KRAMAT WACUNG)
55. PANGERAN WIJAYA KUSUMA (KRAMAT KEDOYA)
56. PANGERAN PAPAK ADIPATI TANJUNG JAYA (KRAMAT PEDONGKELAN)
57. AL-HABIB UMAR BIN HAMID BIN HASAN BIN ABDULLOH BIN AHMAD BIN HASAN BIN SHOHIBUL ROTIB AL-HADDAD (KRAMAT PESING)
58. AL-HABIB ABBAS BIN ABU BAKAR BIN HUSEIN BIN AHMAD BIN ABDULLOH AL-AYDRUS (KRAMAT RAYA BOKOR)
59. AL-HABIB UTSMAN BIN MUHAMMAD BIN AHMAD BANAHSAN (KRAMAT ABIDIN)
60. AL-HABIB UMAR BIN UTSMAN BIN MUHAMMAD BANAHSAN (KRAMAT ABIDIN)
61. SHOHIBUL KAROMAH WAL BAROKAH AL-HABIB ABU BAKAR BIN ALWI BIN ABDULLOH AL-AYDRUS (KRAMAT ABIDIN PONDOK BAMBU)
62. SAYYID HABIB HUSEIN BIN UMAR BIN ‘ALI BIN SYAHAB (KRAMAT PECENONGAN)
63. AL-HABIB ALI BIN SHOLEH ABDURROHMAN AL-QODRY RADEN ATENG KERTADRIA (KRAMAT JAYAKARTA)
64. AL-HABABAH SYARIFAH FATHIMAH (KRAMAT SAWAH BESAR)
65. AL-HABIB HASAN BIN ‘IDRUS AL-BAHAR (KRAMAT SALEMBA)
66. AL-HABIB ABDUL QODIR BIN MUHAMMAD AL-BAHAR (KRAMAT SALEMBA)
67. AL-HABIB UMAR BIN ‘IDRUS AL-BAHAR (KRAMAT SALEMBA)
68. AL-HABIB ‘ALI BIN ABDURROHMAN AL-HABSYI (KWITANG)
69. AL-HABIB MUHAMMAD BIN ‘ALI BIN ABDURROHMAN AL-HABSYI KWITANG)
70. SYARIFAH NI’MAH BINTI ZEIN BIN AHMAD BIN SYAHAB (KWITANG)
71. AL-HABIB ABDURROHMAN BIN ABDULLOH AL-HABSYI (KRAMAT CIKINI)
72. SYARIFAH AL-HABSYI (KRAMAT CIKINI)
73. SYEIKH UPU DAENG H.ARIF UDIN (KRAMAT SENEN, WAFAT TAHUN 17)
74. AL-HABIB ZEIN BIN MUHAMMAD AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)
75. AL-HABIB AHMAD ZEIN AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)
76. AL-HABIB ‘ALI BIN ZEIN AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)
77. AL-HABIB UMAR BIN JA’FAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)
78. AL-HABIB ‘ALI BIN HASAN BIN UMAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)
79. AL-HABIB THOHA BIN JA’FAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)
80. AL-HABIB ABDURROHMAN BIN HASAN BIN SHAHAB (KALIBATA)
81. AL-HABIB ABDULLOH BIN JA’FAR BIN THOHA AL-HADDAD (KALIBATA)
82. AL-HABIB AHMAD BIN ‘ALWI BIN AHMAD BIN HASAN BIN ‘ABDULLOH AL-HADDAD / HABIB KUNCUNG (KALIBATA)
83. AL-HABIB ABDULLOH BIN JA’FAR BIN THOHA AL-HADDAD (KALIBATA)
84. AL-HABIB ABDULLOH BIN HUSEIN ASSAMI AL-ATHOS
85. AL-HABIB THOHA BIN MUHAMMAD BIN ABDULLOH BIN JA’FAR BIN THOHA BIN ABDULLOH BIN THOHA BIN UMAR BIN ALWI AL-HADDAD (KALIBATA)
86. SYEIKH RAHMATULLOH (KEBAYORAN)
87. DATUK BIRU (KRAMAT RAWA BANGKE)
88. AL-HABIB ZEIN BIN ABDULLOH AL-AYDRUS (AL-HAWI)
89. AL-HABIB SALIM BIN JINDAN (AL-HAWI)
90. WAN SYARIFAH FATHIMAH BINTI ABDULLOH AL’AIDID (KRAMAT PETOGOGAN)
91. AL-HABIB ‘ALI BIN AHMAD BIN ZEIN AL’AIDID (KRAMAT PULAU PANGGANG, KECAMATAN PULAU SERIBU, JAKARTA / KRAMAT TIMUR)
92. AL-HABIB HUSEIN BIN AQIL BIN AHMAD BIN SOFI ASSEGAF (KRAMAT BARAT PULAU PANGGANG)
93. AL-HABIB MUSTOFA BIN IDRUS BIN HASAN AL-BAHAR (KRAMAT LUBANG BUAYA)
94. SAYYID AHMAD BIN HAMZAH AL-ATHOS (KRAMAT PEKOJAN)
95. AL-HABIB ZEIN BIN MUHAMMAD AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)
96. AL-HABIB AHMAD ZEIN AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)
97. AL-HABIB ‘ALI BIN ZEIN ALHADDAD (KRAMAT PRIUK)
98. AL-HABIB MUHAMMAD BIN ABDUL QODIR AL-HADDAD (KRAMAT PRIUK)
99. AL-HABIB SALIM BIN THOHA JA’FAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)
100. AL-HABIB UMAR BIN JA’FAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)
101. AL-HABIB ‘ALI BIN HASAN BIN UMAR AL-HADDAD (PASAR MINGGU)
102. RA KANJENG ADIPATI DALAM NEGERI 1 SOSRODININGRAT (KRAMAT JAYAKARTA)
103. RA AJENG SULARTI (KRAMAT JAYAKARTA)
104. SYEIKH MANSYUR (KRAMAT LIO-PASAR PAGI)
105. HABIB ALWI BIN HUSEIN AL-HABSYI (KRAMAT PEDAENGAN-CAKUNG)
106. HABIB MUHAMMAD BIN ALWI AL-HABSYI (KRAMAT PEDAENGAN-CAKUNG)
107. PANGERAN USMAN (KRAMAT PEDAENGAN-CAKUNG)
108. AL-HABIB SALIM BIN ABDULLOH AL-QODRY / PANGERAN SALIM (KRAMAT PULO GEBANG
109.HB MUHAMMAD BIN MUKHSIN AL ATHOST ( BUNGA KARANG BEKASI )
110.HB ABDULLAH BIN MUHAMMAD AL ATHOST / ABDULLAH KRASAK ( RAWA PANJANG BEKASI ).
111.Sulthonul Qulub AL HABIB MUNZIR BIN FUAD BIN ABDURAHMAN AL MUSAWa Kramat kalibata hb kuncung Jakarta Selatan.

Silahkan di tambahkan jika merasa ada yang tdk tercatat di dlm nya,afwan.

Gambar

Jakarta – FPI: Media informasi merupakan salah satu senjata paling ampuh, terlebih media berskala internasional yang menjadi sumber berita dunia. Bahkan kekuatan media sanggup menghancurkan sebuah negara yang berdaulat.

 Media pun bisa menjadi PENJAHAT PERANG jika turut andil dalam pemberitaan di sebuah negara konflik, dengan menyebarluaskan berita-berita fitnah yang penuh rekayasa dan KEBOHONGAN.
 Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak huru-hara dan kehancuran yang terjadi disejumlah negara Timur Tengah. Propaganda media dan campur tangan pihak Barat telah membuat negara-negara tersebut terpecah belah sehingga dengan mudahnya dihancurkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam situasi kacau-balau seperti ini, peran Ulama jujur sangat penting karena konflik yang terjadi memang di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Bila Ulama tidak bisa menjadi pemersatu pihak yang bertikai apalagi kemudian berpolitik dan ikut ambil bagian dalam konflik ini, maka kehancuran umat sudah tak dapat terhindarkan lagi.
 Salah satu Ulama penting di Timur Tengah adalah Syeikh Yusuf Al Qordhowi, Ulama asal Mesir dan merupakan seorang tokoh syariah Sunni yang terkenal. Beliau tinggal di Qatar dan menjabat sebagai dewan penasehat syariah di Bank Islam terbesar, Qatar Islamic Bank. Beliau memiliki hubungan dekat dengan Emir Qatar.
 Sebagaimana kita ketahui, penguasa Qatar , Syeikh Hamad bin Khalifa Al Thani adalah pemimpin Qatar sekaligus pendiri dan pendana stasiun TV Al Jazeera, hingga berita yang ditampilkan bisa dikendalikan penuh oleh pemerintah Qatar. Syeikh Al Qordhowi yang dekat dengan pemilik Al Jazeera tentu mendapat PORSI KHUSUS dalam keleluasaannya menyampaikan fatwa di televisi tersebut. Maka tak heran jika semua pernyataan Al Qordhowi hingga khutbahnya yang mengkritisi Almarhum Imam Muhammad Said RamadhanAl-Buthi Rhm. ditayangkan lengkap oleh Al Jazeera, bahkan setingkat FATWA bernuansa FITNAH TENDENSIUS yang gencar diberitakan untuk membunuh Ulama Syria yang “secara sepihak dianggap” pro pemerintah.
 Syeikh Yusuf Al Qordhowi, saat membawakan program tetapnya “Al-Syari’ah wa Al-Hayah” (Syariah dan Kehidupan) di stasiun  TV Al Jazeera yang diperkirakan ditonton oleh 60 juta orang diseluruh dunia, telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa umat muslim harus membunuh siapa saja yang mendukung pemerintahan Syria dalam pertempuran melawan “Tentara Pembebasan Syria” (FSA).
 Pernyataan ini adalah respon terhadap pertanyaan penonton yang menanyakan “bagaimana kedudukannya membunuh rakyat yang mendukung pemerintah atau pun tentara yang mendukung pemerintah, karena mungkin mereka telah berhenti”. Respon Al Qordhowi  adalah: “sama saja, apakah dia tentara, rakyat biasa, ulama atau siapa pun, mereka bersalah seperti pemerintah dan harus mendapatkan ganjaran yang sepantasnya diterima.”Pernyataan ini jelas merupakan seruan pembantaian dengan dukungan penuh dari Qatar . Tak lama kemudian, Imam Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi terbunuh dan banyak pihak mengecam Al-Qordhowi atas fatwa tersebut sebagaimana bisa disimak pada link berikut ini: (http://www.youtube.com/watch?v=yexixuNzuaY).
 Ironisnya, Al Jazeera tidak melakukan prinsip jurnalistik “cover both side” atau “memberi porsi tayangan berita yang adil dan berimbang kepada kedua belah pihak”, karena Al Jazeerabelum pernah menayangkan satu pun jawaban Imam Al-Buthi atas fitnah yang diarahkan kepada dirinya. Bahkan saat tragedi pembantaian Imam Al-Buthi, televisi Al Jazeera hanya menulis melalui running text yang mengatakan “Al-Buthi Si Pembela Rezim Syria terbunuh”, tidak lebih dari itu. Tak satu pun pernyataan Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dari Syria mau pun Timur Tengah lainnya yang mengecam fatwa tendensius Al Qordhowi dan membelasikap Imam Al-Buthi dimuat oleh Al Jazeera.
 Berikut beberapa Fatwa penting Imam Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi yang seharusnya juga disiarkan oleh Al Jazeera agar didengar oleh banyak orang:
 Jawaban Imam Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi saat ditanya seorang anggota wajib militer Syria yang kabur dari tugas karena takut melakukan pembunuhan ketika ia terus berada dalam militer, yaitu: Apa hukum syar’i atas keputusannya (kabur) itu.
 Jawab Imam Al-Buthi: “Kalau engkau tahu dengan perkiraanmu bahwa engkau akan dibebani membunuh jiwa yang tidak bersalah tanpa hak selama keberadaanmu di militer, maka pelarianmu disyariatkan. Namun jika engkau mengetahui bahwa engkau akan ditugaskan untuk mempertahankan diri dari penjahat yang bertujuan untuk mengancam nyawa tidak bersalah atau menghancurkan bangunan atau merampasnya dari para pemiliknya maka menerima hal itu wajib.”
 Sebelumnya pada tanggal 05 Juni 2011, situs resmi (Nashim Syam), Masjid Umawi Damaskus, melansir beberapa fatwa beliau yang menjawab pertanyaan tentara Syria yang menyebutkan bahwa dia dan rekannya di militer berselisih mengenai keadaan dimana petinggi memerintahkan mereka menembak demonstran dengan peluru hidup, apakah perintah itu boleh ditaati atau tidak? Penanya juga menyampaikan bahwa jika ia tidak menembak demonstran maka ia akan dibunuh petingginya.
 Jawab Imam Al-Buthi: “Para fuqaha menyatakan bahwa orang yang dipaksa untuk membunuh tanpa hak, maka ia tidak boleh menuruti siapa yang memaksanya untuk melakukan perbuatan itu, meskipun dia tahu dia akan dibunuh ketika tidak menurutinya. Hal itu dikarenakan dua pelanggaran itu (pemimpin membunuh tentara dan tentara membunuh demonstran) memiliki derajat bahaya yang sama, maka tidak boleh orang yang dipaksa untuk membunuh mengutamakan kehidupannya daripada nyawa yang tak berdosa.”..
 Dari jawaban-jawaban yang diberikan Imam Dr. M. Said Ramadhan Al-Buthi tersebut bisa difahami bahwa beliau menentang pembunuhan rakyat tak bersalah oleh tentara Syria .
 Seminggu sebelum pembunuhan Imam Al-Buthi itu, beliau mengatakan dalam ceramahnya, “Kami diserang di setiap jengkal tanah kami, makanan kami, kesucian dan kehormatan perempuan dan anak-anak kami, hari ini kami menjalankan tugas yang sah… yakni kebutuhan mobilisasi untuk melindungi nilai-nilai, tanah air, dan tempat-tempat suci kami, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara tentara nasional dan seluruh bangsa ini”.
 Sempat beredar fitnah terhadap Imam M.Said Ramadhan Al-Buthi terkait seseorang yang bertanya kepada beliau tentang “apa hukumnya orang yang diminta sujud menyembah fotoPresiden Basyar Al Asad”. Al Jazeera menyiarkan lagi berita fitnah yang mengatakan jawaban Syeikh Ramadhan Al-Buthi adalah: “bahwa berdosa jika tidak mematuhi perintah itu karena hal tersebut berarti tidak taat kepada pemimpin”. Padahal pada hakikatnya, Imam Al-Buthi TIDAK PERNAH BERFATWA DEMIKIAN. Simaklah! Dengarkan! Apa yang difatwakan oleh ImamAl-Buthi dalam ceramah tersebut. Anda semua dapat menyimak dan menilai fatwa Syeikh Al-Buthi dengan jujur dan bijak dalam tayangan berikut:  http://www.youtube.com/watch?v=_BNXQBudHCY&feature=player_embedded
 Dalam hal ini, di saat tidak ada pihak yang berani dan maju mengingatkan Presiden Basyar Al Asad, baik dari para ulama negara semisal mufti negara, mufti wilayah, maupun ulama-ulama yang diluar lembaga negara, justru Imam Al Buthi yang maju mendatangi Presiden Basyar Al Asad untuk menyampaikan pandangannya. Fakta-fakta seperti ini serta banyak hal positiflain terkait Imam Al-Buthi memang sengaja tidak dipublikasikan oleh media-media pro-zionissejenis Al Jazeera.
 Seminggu setelah pembunuhan Imam Al-Buthi, seorang ulama sunni lainnya Syaikh Hassan Saifuddin (80 tahun) secara brutal dipenggal kepalanya di bagian utara Kota Aleppo – Syria, oleh sekelompok orang dan menyeret tubuhnya di jalanan. Kepalanya ditanam di menara sebuah masjid yang biasa digunakannya untuk berkhotbah. Syaikh Saifuddin juga dikenal sebagai seorang anti-milisi, dan penentang perang yang sedang berkecamuk melawan rezim Syria .
 Syaikh Hassan Saifuddin adalah ulama terakhir dari daftar ulama-ulama yang dibunuh. Korban pertama adalah seorang ulama Sunni, Syaikh Mohammad Ahmad Aufus Shadiq, yang kerap berkhotbah di Masjid Malik Bin Anas di Damaskus. Ia adalah salah seorang ulama yang pertama kali memperingatkan ancaman kekerasan di Syria , beliau ditembak mati pada 25 Februari 2012. Korban berikutnya adalah Syaikh Sayyid Nasser. Ia ditembak mati di dekat makam Sayyidah Zaynab r.a, cucu Nabi Muhammad SAW.
 Korban lainnya adalah Syaikh Abbas Lahham. Ia tewas bulan Mei di luar Masjid Ruqayyah (putri Imam Hussein r.a.) di mana ia biasa berkhotbah. Dia diikuti oleh tewasnya Syaikh Abdul-Kuddus Jabbarah, ia ditembak mati di sebuah pasar dekat situs suci Sayyidah Zainabr.a.
 Pada Juli 2012, pada awal bulan Ramadhan, Syeikh Abdul Latif Ash-Shami dibunuh dengan cara sadis yang mengerikan saat sedang shalat dalam masjid bersama jamaah lain, ia ditembak matanya. Sebulan kemudian, imam Masjid Al-Nawawi di Damaskus, Syaikh Hassan Bartaui dibunuh. Lalu pada hari terakhir tahun 2012, Imam Sunni yang lain Syaikh Abdullah Saleh juga dibunuh di Raqa.
 Pada bulan Februari 2012, Syaikh Abdul Latif Al-Jamili, seorang ulama dari Masjid Ahrafiyyah terbunuh oleh pecahan peluru yang diluncurkan oleh milisi di halaman masjid itu. Pada bulan Maret, giliran Sheikh Abid Sa’ab, yang kerap memimpin doa di Masjid Al-Mohammadi yang terletak di distrik Mazze di Damaskus, terbunuh oleh ledakan bom yang ditempatkan di bawah mobilnya.
 Apakah rentetan pembunuhan terhadap sejumlah ulama di Syria ini semakin mengganas setelah terbitnya fatwa Syeikh Al Qordhowi tahun 2011?… Allahu A’lam.
 Cuplikan pidato penting Mufti Syria, Sheikh Ahmad Hassun pada pemakaman anaknya yang tidak pernah disiarkan oleh TV Al Jazeera:

“…Kami bukan mempersiapkan pemuda-pemuda kami untuk dibantai oleh bangsa sendiri… Kami persiapkan mereka untuk syahid di tanah Palestina… dengarkanlah wahai para pemimpin Arab… kami persiapkan pemuda kami untuk syahid di Palestina… kalian menarik duta-duta besar dari tanah kami… sementara Amerika, Perancis, Inggris, duta-dutanya masih tetap di tanah kami… bukannya membiarkan duta besar kalian tetap disini untuk menjalin komunikasi sesama saudara… kami menantikan kalian para duta yang mulia..untuk datang ke Syria … untuk bertemu dengan rakyat dan pemimpin… dan mendamaikan sesama manusia… kami tidak mengharapkan kalian mengirimkan fatwa-fatwa…

 Wahai para Ulama… ijinkan saya… wahai orang yang terhormat.. Syeikh Al Azhar… wahai Syeikh Al Qordhowi… yang berdiri dan berkhutbah… dan mengeluarkan fatwa untuk membunuh 1/3 rakyat Syria… kini anak-ku telah kembali kepada Allah… jika kalian tidak mampu mati dan mengikuti langkahnya… maka terserah kerjakanlah… kalian akan bertanggung jawab di hari kiamat atas darah mereka, ada 3000 yang syahid di Syria.
 Dia akan menghadap Allah dan dia akan berkata kepada kalian semua… wahai orang yang berfatwa pada kalian untuk membunuh rakyat Syria… wahai Allah… darah kami akan menjadi saksi di hadapanMu… bagi siapa yang berfatwa untuk membunuh kami… bagi siapa yang memotivasi orang-orang untuk membunuh rakyat Syria… bagi siapa yang mengirimkan senjata ke Syria.. bagi siapa yang mendanai Syria … duhai dosa kami… duhai dosa kami…
 Katakan kepada mereka, wahai saudaraku, wahai Abal Walid…wahai Khalid Masy’al… katakan pada orang-orang Arab… siapa yang merangkulmu di Syria ?… katakan pada HAMAS… siapa yang merangkulmu di Syria ?.. katakan pada rakyat Gaza siapa yang menangisi darah kalian di Syria ?.. duhai dosa kami.. sesungguhnya kami merangkul HAMAS… dan jihad Islam… dengarkan saudari-saudariku… partai-partai Islam di dunia… soal anakku, saya serahkan kepada Allah… tetapi, saya bersumpah kepada Allah, sesungguhnya telah bersabda Nabi kita tercinta “menghancurkan Ka’bah menjadi batu demi batu, lebih ringan dihadapan Allah dibandingkan membunuh atau menumpahkan darah orang mukmin diluar batasan hukum yang ditetapkan Allah (had)”..
 Saya akan bertanya pada 4 pembunuh yang  turun kemarin membunuh anakku dan seorang guru… saya bertanya kepada mereka dan guru-guru mereka.. dengan hukum Allah yang mana kalian membunuh anakku?… apakah (dia) membunuh salah satu dari kalian? Apakah ayahnya ikut andil membunuh seseorang? Bukankah telah saya katakan dari awal, saya adalah pelayan negeri ini, saya adalah jembatan kasih sayang antara pemimpin dan rakyat, saya tidak menyukai jabatan ini… tapi saya adalah Mufti dari 23 juta jiwa di negeri ini, sudah saya katakan kepada kalian saya adalah pelayan, saya tidak rela siapa pun dari kalian tersakiti… saya menangisi semua yang gugur syahid… saya berduka bagi semua anak-anak… saya berduka bagi semua ibu.. mengapa kalian lakukan hal itu terhadap (anakku) Sarya…
 Dan bagi kalian, yang masih berdemonstrasi di negaraku… akan aku cium tangan kalian… akan aku cium kening kalian.. kampung halaman kalian akan jadi tempat pembantaian kedua… kalian semua akan dibantai… sasarannya bukanlah pemerintah… yang menjadi target bukanlah rezim… jika yang menjadi target adalah rezim, mereka akan melarikan diri… seluruh pemimpin Arab akan melarikan diri.. mengapa mereka banyak membom saat ini? Mengapa mereka membunuh rakyat di Serbia ? Mengapa Libya di bom?… mereka bukan menginginkan Sarya dan teman-teman syahidnya… yang mereka inginkan Syria BERLUTUT dihadapan ZIONIS dan AMERIKA……………. Selengkapnya saksikan dalam video berikut:http://www.youtube.com/watch?v=wj0QmykxMQs
 Pada November 2011, kedutaan Amerika memerintahkan pemberontak oposisi Syria untuk tidak menerima tawaran amnesti yang disampaikan dalam pidato Mufti Ahmad Hassun. Oposisi Syria pun menuruti tuntutan Amerika itu dan pertumpahan darah akhirnya terus berlanjut hingga kini, entah kapan terselesaikan.
 Sekedar untuk diketahui, Al-Qordhowi  adalah musuh rezim Mesir dan musuh nyata bagi rezim Libya . Kedua negara tersebut telah dihancurkan pemberontak, sebagian besar dikendalikan oleh Ikhwanul Muslimin. Negara lain yang tampaknya bebas dari KERUSUHAN adalah Saudi Arabia . Mereka yang berspekulasi bahwa KERUSUHAN akan menyebar ke Saudi Arabia tampaknya dugaan itu akan MELESET. Karena Al-Qordhowi adalah PENDIRI dan juga MEMIMPIN The Union of Good (UG), atau dalam bahasa arab disebut Itilaf al-Khayr. Kelompok inilah yang memayungi 53 yayasan amal yang berpusat di Saudi Arabia .
 The Union of Good juga mendanai organisasi jihad, khususnya HAMAS. The Union of Good memiliki keterkaitan dengan kerajaan Saudi. Keluarga kerajaan Saudi juga mendanai kegiatan Ikhwanul Muslimin. Rasanya tak mungkin Ikhwanul Muslimin akan membuat KERUSUHAN di Saudi Arabia . Demikian pula di Qatar , Al-Qordhowi  tak akan MENGGIGIT tangan yang memberinya tunjangan.
 Pemimpin Qatar dan Kerajaan Saudi tak lebih BAIK dari eks Presiden Mesir Husni Mubarak. Qatar dan Saudi juga tak lebih BEBAS dari Libya . Namun hingga kini tak ada kerusuhan di kedua negara tersebut. Mengapa demikian? Umat Islam harus CERMAT dan JELI melihat keadaan seperti ini.

Al Jazeera Media Provokator dengan misi Adu Domba

 Dari serangkaian pemberitaan, tampak jelas Al Jazeera adalah PROVOKATOR yang inginmengadu-domba rakyat dengan militer Syria, justru pada saat Ulama Aswaja Syria semuanya bersama Imam Al-Buthi ingin mendamaikan rakyat dengan pihak militer untuk kebaikan negeri Syria yang sedang dihancurkan Zionis dan Salibis Internasional. Imam Al-Buthi diganjal habis-habisan saat beliau sedang berusaha mendorong Presiden Basyar Al-Asad agar membuka kran REFORMASI SISTEM POLITIK, yakni agar mengizinkan semua pihak yang bertikai mendirikan partai politik lalu berkompetisi secara sehat dalam PEMILU yang adil dan jujur.
 Kecurangan Al Jazeera dalam pemberitaan yang BIAS dan sering mengarang berita BOHONG, melahirkan fenomena seperti sekarang yang membuat kemelut di Syria semakin keruh. Al Jazeera mengemas  berita sedemikian rupa tentang keadaan politik di Syria yang MONOPARTAI sebagai sebuah kemunduran yang harus dirombak, sehingga di mata rakyat Syria Presiden Al-Asad digambarkan sebagai sosok otoriter dan diktator yang harus digulingkan demi terwujudnya demokrasi di Syria. Seharusnya media sekelas Al Jazeera mengedepankan prinsip pemberitaan yang berimbang dan profesional dalam mewartakan, bukan malah sebaliknya ikut berperan mengambil fungsi sebagai provokator dengan misi  ADU DOMBA.
 Salah satu masalah paling mendasar bagi Media dalam menjalankan prinsip jurnalistik adalah VALIDITAS informasi. Belakangan, sejumlah media mainstream melancarkan kampanye hitam melalui pemberitaan BOHONG yang disiarkan ke seluruh dunia. Media Amerika Serikat, Foreign Policy mengungkapkan bahwa dua jaringan televisi Arab, Al Jazeera dan Al Arabiya menuding televisi nasional Syria menutupi kenyataan sebenarnya yang terjadi sejak meletusnya konflik di negara itu. Namun kini faktanya, tudingan tersebut justru dilakukan oleh Al Jazeera dan Al Arabiya yang memberitakan KEBOHONGAN di Syria.
 KEBOHONGAN Al Jazeera terungkap dari hengkangnya sejumlah staf dan jurnalis yang tidak tahan dengan KEBOHONGAN media milik Qatar itu. Tahun lalu, tepatnya pada bulan Mei, Al Jazeera diguncang eksodus staf dan jurnalisnya akibat begitu banyak KEBOHONGAN media Al Jazeera dalam melansir berita di berbagai negara konflik di Timur Tengah, terutama di Syria . Mereka tidak sanggup lagi dengan kebijakan Al Jazeera yang menjadi CORONG propaganda perang.

Bukti-Bukti Kebohongan Al Jazeera

 Media yang menjadi sekutu Zionis ini selalu menyebarkan KEBOHONGAN tentang situasi di Syria dengan tujuan untuk menghancurkan persatuan nasional dan menodai citra pemerintah Syria dan tentaranya. Salah satu kebohongannya adalah berita tentang Brigadir Jenderal “Jawdat Muhammad” dari desa “Fattah Nassar” di kota “Safita”. Al Jazeera memberitakan dan mengklaim bahwa ia tewas setelah ditembak oleh tentara Syria dan Shabbiha.
 Tim Shukumaku mengunjungi rumah Brigadir Jenderal “Jawdat Muhammad” dan berbicara dengan putra sulungnya “Waleed” yang menyatakan bahwa ayahnya meninggal karena gagal ginjal di rumah sakit “Al-Shami” 20 December 2011. Dia menunjukkan sertifikat kematian dan laporan pemeriksaan medis untuk menguatkan pernyataanya.
 Oleh karenanya, pihak keluarga terkejut saat mereka menyaksikan pemakaman jenderal – di pintu masuk Safita – disiarkan oleh Al Jazeera dengan judul: Brigadir Jenderal “Jawdat Muhammad” membelot dari tentara Syria dan dibunuh oleh keamanan Syria dan Shabbiha .
 Waleed menunjukkan kepada kita ID ayahnya yang menjamin bahwa Jenderal itu sudah pensiun (ID tersebut hanya diberikan kepada personil militer yang sudah pensiun, dan Anda dapat membaca kata “Retired” di atasnya).
 Selain itu, Al Jazeera juga menyiarkan berita BOHONG tentang pembunuhan mahasiswa “Obadah Safwan Shaar” di fakultas sains di universitas Aleppo . Tim Shukumaku bertemu dengan mahasiswa “Shaar” – yang tentu saja masih hidup – dan dia mengatakan bahwa kemarin sore ia menghabiskan waktu di ruang baca kemudian dia pergi keluar dengan banyak rekan-rekannya untuk makan siang, mereka melihat sekelompok “mahasiswa” di alun-alun fakultas. Mereka pergi ke tempat di mana mahasiswa berkumpul dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Tiba-tiba sekelompok orang bertopeng dengan tongkat besi menyerangnya dan memukulnya sampai ia pingsan. Rekan-rekannya membawanya keluar … Setelah itu ia terkejut mendengar berita kematiannya di Al Jazeera dan media lain yang mengklaim bahwa ia dibunuh oleh tentara Syria di dalam kompleks universitas. Dia marah dan mengatakan berita ini konyol.
 Silahkan membaca juga artikel tentang Kebohongan Al Jazeera yang ditulis oleh Pempimpin Redaksi harian Al-Akhbar, Ibrahim Al-Amin. Artikel ini adalah edisi terjemahan dari edisi berbahasa Arab. http://www.globalresearch.ca/media-lies-and-fabrications-fully-revealed-Al Jazeera-s-identity-crisis/29763
 Rusia Today pada 12 Maret 2012 lalu, mengabarkan bahwa biro Al Jazeera di Beirut mengundurkan diri. Mereka yang mengundurkan diri adalah Managing Director, Hassan Shaaban. Ini merupakan rentetan dari pengunduran diri Staff penting Al Jazeera lainnya seperti Ali Hashem, Ghassan ben Jeddo, dan Afshin Rattansi. Alasan pengundurannya adalah penolakan Al Jazeera Pusat menayangkan video gempuran pemberontak Syria . Selain itu menolak menayangkan berita pembantaian yang dilakukan pemerintah Bahrain terhadap rakyatnya sendiri, dan penolakan Emir Qatar atas hasil Referendum Syria . (http://www.youtube.com/watch?v=I4YCZE0rr4Y)
Luna Al-Chebel presenter berita terkenal asal Syria juga mengundurkan diri dari Al Jazeera, ia memprotes pemberitaan di chanel tersebut yang dinilainya BIAS dan tidak profesional tentang krisis Syria. Setelah berhenti ia mengadakan beberapa wawancara untuk mengungkap KEBOHONGAN-KEBOHONGAN Al Jazeera, yang akhirnya membuat dirinya menjadi target Al Jazeera dan maniak oposisi Syria .
 Alhasil kondisi ini mulai dirasa sejak April 2011, ketika Emir Qatar mengambil penuh kendali profesional Al Jazeera. Perubahan arah Al Jazeera ini berkat keberhailan LOBI mantanmenteri luar negeri Amerika Hillary Clinton. Amerika menghendaki agar Al Jazeera sama seperti CORONG propaganda perang Barat semacam CNN, BBC, MSNBC, CNBC dan Fox News. Usulan Washington itu diamini oleh Emir Qatar Syekh Hamad bin Khalifa Al Thani. Dan sejak itu Emir menyerukan propaganda perang media sesuai dikte Amerika. Hal ini sangat disayangkan kalau jaringan TV Al Jazeera yang menjangkau 60 juta pemirsa di seluruh duniaakhirnya hancur reputasinya gara-gara memuaskan ambisi pribadi Emir Qatar dalammenyebarluaskan fitnah dan KEBOHONGAN.
 Berikut ini adalah Video kompilasi KEBOHONGAN-KEBOHONGAN Al Jazeera di Syria http://www.youtube.com/watch?v=fLcgboFT0vE
 =Sebuah keluarga pernah diberitakan Al Jazeera dibantai oleh tentara pemerintah Syria. Namun setelah diwawancarai oleh media lain, mereka sekeluarga membantah dan marah diberitakan telah mati. Al Jazeera dicaci karena mereka semua masih hidup bahkan mereka diperlakkukan sangat baik oleh tentara pemerintah dan dibantu dalam kesulitan mereka. Berikut link rekamannya:   http://www.youtube.com/watch?v=vu7Ui9flUDE
 Mehr News melaporkan, serial PEMBOHONGAN publik yang dilakukan stasiun TV Qatar, Al Jazeera terkait Syria terus berlanjut. Baru-baru ini Al Jazeera menayangkan sebuah gambar yang mereka sebut terkait dengan konflik Syria .
 Khadijah bin Qinnah, seorang reporter TV Al Jazeera mengungkapkan KEBOHONGAN baru tentang Syria . Ia mengatakan gambar seorang anak penderita penyakit Hidrocephalus (kelebihan air di dalam otaknya) yang ditayangkan Al Jazeera adalah seorang anak Syria . Setelah dilakukan pembahasan dan penelaahan serius terkait hal ini, terbukti bahwa gambar anak yang diampilkan TV Al Jazeera itu adalah seorang anak Vietnam yang menderita penyakit Hydrocephalus dikarenakan bom kimia pasukan AS yang meledak di ladang-ladang warga selama perang Vietnam berkecamuk.
 Untuk membuktikan KEBOHONGAN Al Jazeera, silahkan merujuk 4 link di bawah ini sebagai bukti bahwa gambar tersebut adalah gambar terkait perang Vietnam dan korban-korban kejahatan AS:

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=10632&type=104#.UX12TqKL-zk

http://k.daum.net/qna/view.html?qid=3Gqm5

 Fakta lain tentang Al Jazeera
 Al Jazeera selama ini dijalankan oleh orang-orang pro-Israel. Mulai sejak pertama berdirinya, stasiun TV ini telah mempekerjakan banyak pekerja zionis untuk membentuk program acara dan pemberitaan. Sebab, di kantor Al Jazeera Qatar yang diback up Amerika, Hamad Bin Khalifa al-Thani bukanlah orang yang mendirikan Al Jazeera meskipun ia adalah pendana terbesar.
 Al Jazeera didirikan oleh milyuner zionis bersaudara keturunan Perancis-Israel yaitu David dan Jean Frydman, yang membuat jaringan untuk memasuki media di dunia Islam serta untuk mengendalikan haluan di Timur Tengah dalam pendudukan zionis di Palestina. Kedua bersaudara tersebut adalah penasihat senior perdana menteri Israel penjahat perang Yitzhak Rabin dan Ehud Barak. Jean Frydman juga pendana pribadi bagi dedengkot program nuklir ilegal Israel , penjahat perang Israel Shimon Peres dan ia menggelontorkan jutaan dolar dalam ‘proses perdamaian Oslo ’, yang menguatkan cengkeraman zionis terhadap Palestina. Baca berita selengkapnya di: http://www.maskofzion.com/2011/07/kiss-of-democratic-death-israels-plot_06.html
 Bukti kedekatan Al Jazeera dengan AS dan Israel , silahkan merujuk pada link dibawah ini: http://www.youtube.com/watch?v=t386JFGbRAM (Pemimpin Qatar / juga pemilik Al Jazeera bertemu dengan zionis)
 http://www.youtube.com/watch?v=geLwW3CfOXA  (Al Jazeera bekerja untuk zionis)
 https://sites.google.com/site/kitkirja/AlJazeera-works-for-zionists-israel-mossad-cia-united-states-and-lies (artikel tentang hubungan Al Jazeera dengan zionis dan KEBOHONGAN Al Jazeera)
 Bila kita umat Islam mampu melihat skenario BESAR yang diagendakan oleh zionis, maka nasib umat Islam tentu tak kan separah ini. Selama ashobiyah (fanatisme) masih menjangkiti sekelompok umat Islam, maka selama itu pula kita jadi sasaran empuk taktik ADU DOMBA zionis. Berapa banyak sudah darah muslim berceceran di Palestina , Iraq , Afghanistan .. apakah masih belum terbuka juga MATA dan TELINGA kita atas semua kejadian ini? Sungguh dibutuhkan kecerdaan akal dan hati umat Islam untuk BANGKIT dan SADAR dari perangkap zionis.. Kita sedang berada di dalam skenario besar mereka terkaitPERLUASAN WILAYAH ISRAEL atau THE GREATER ISRAEL.
 Bila kita melihat dengan lebih jelas, SEANDAINYA oposisi Syria berhasil menumbangkan rezim Al-Asad, apakah mereka berpikir zionis dan amerika akan berdiam diri? Tentu tidak.. Sungguh! mereka akan tetap memaksa negara ini BERTEKUK LUTUT dihadapannya, jika tidak bisa ditaklukkan.. maka sudah pasti oposisi ini akan turut DIBANTAI HABIS karena tidak tunduk pada mereka. Sadarlah umat Islam!. [slm/fpi]

Buat para penggemar berita arrahmah.com dan voa-islam.com.

Paste a Video URL